Pemkab Lumajang Segera Buka Mal Pelayanan Publik

Nusantaraterkini.com (Lumajang) – Tidak lama lagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang hendak mengurus berbagai dokumen akan dimanjakan dengan pelayanan satu atap. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang diwakili Wakil Bupati, Indah Amperawati telah melakukan Penandatanganan Komitmen dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo di Jakarta, 2 Maret 2021.

Isi Penandatanganan Komitmen tersebut berbunyi Pemkab Lumajang menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tahun 2021 sebagai salah satu aksi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Rabu (3/3/2021) mengatakan Mal Pelayanan Publik akan realisasi tahun 2021 dan ada tiga tempat yang menjadi alternatif yaitu Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT), area Gedung Olahraga (GOR), serta perpustakaan alun-alun.

“Semua jenis pelayanan dari Pemkab Lumajang, administrasi kependudukan, pajak, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain-lain. Dari instansi vertikal, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres, Kemenag, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut bunda Indah, begitu sapaan populernya, pelayanan publik bukan hanya sekedar sebagai alasan memenuhi salah satu janji politiknya dan Cak Thoriqul Haq (Bupati Lumajang), tapi lebih dari itu, karena kami berdua adalah pelayan rakyat. Ia berharap Mal Pelayanan Publik yang akan segera dibuka di Lumajang, semua harus punya visi dan kesepahaman yang sama antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), eksekutif, legislatif, dan instansi vertikal yang kesehariannya melayani rakyat. Pemkab Lumajang kata bunda Indah akan mewujudkan sebuah pelayanan satu pintu dan satu atap akan menyajikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.

“Coba bayangkan, sepasang kekasih yang akan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan mereka, cukup datang ke gedung Mal Pelayanan Publik, sebab sudah ada petugas KUA yg menyambut dengan senyum,” tukasnya.

Bunda Indah menambahkan kalau ada masalah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat langsung ke loket Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang ada dalam gedung yang sama. Begitu juga urusan sertifikat tanah, bunda Indah menggambarkan ada staf BPN, kantor pajak yang terkait dengan urusan sertifikat sehingga komplit.

Ijin investasi perumahan terang bunda Indah cukup satu pelayanan sebab sudah ada dinas pertanian yang cek soal fungsi lahan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada loket tata ruang BPN, pemukiman, semuanya komplit.

“Saya tidak pandai merangkai kata, semoga impian ini segera terwujud, rakyat puas kami senang. Gairah investasi menggeliat, ekonomi tumbuh positif. Tidak ada yang merasa dipersulit, apalagi diminta uang pungutan liar sampai terbirit-birit,” pungkasnya. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.