Pemkab Asahan Ikuti Rakor Disiplin Prokes Secara Virtual
Nusantaraterkini.com | Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (3/5/2021).
Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah John Hardi Nasution M. Si, Unsur Forkopimda diantaranya Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK, Waka Polres Asahan, Kompol Sri Juliani Siregar, S.H., Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan, Dandim 0208/AS, dan para Asisten.
Acara tersebut diawali dengan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Beliau menegaskan penanganan Covid-19 tidak boleh sampai kendor dan kita belajar dari kasus India. Berkaitan dengan kasus di India, awalnya terjadi karena adanya kegiatan keagamaan yang protokol kesehatannya tidak ketat sehingga terjadi ledakan Covid-19 di sana. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta khusus kepada kami untuk berbicara terkait hal ini.
“Presiden menyampaikan agar kita lebih Waspada, karena akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai memicu terjadinya kerumunan. Oleh karena itu pada kesempatan ini beberapa Rekan Menteri dan Kepala BNPB bersepakat untuk memberi gambaran terkait penanganan Covid-19 dan kebijakan larangan mudik ini,” tegas Tito.
Doni Monardo, selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 Penanganan dan Kepala BNPB, menjelaskan tren kematian akibat Covid-19 dalam sebulan ini juga mulai naik di beberapa daerah. Meskipun angka kesembuhan secara nasional relatif meningkat, namun untuk kasus positif covid-19 masih lebih tinggi daripada kasus sembuh. Ini disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling utama karena protokol kesehatan masyarakat yang mulai menurun.
Menutup Rakor tersebut, Tito mengingatkan kembali bahwa pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan Pemda setempat mampu menangani kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Tentunya unsur Forkopimda juga harus saling bersinergi dan mampu memberi arahan tegas terkait disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat di daerahnya.
Untuk itu, diminta kepada setiap kepala daerah agar ikut melaksanakan setiap arahan-arahan di atas untuk penanganan Covid-19 menjelang lebaran. Dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dan melibatkan setiap unsur forkopimda di daerah masing-masing dalam pelaksanaannya. (Indra Lubis)
