Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Pemda OKU Selatan Ikuti Vidio Conference Bersama Mendagri, Bahas Perda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan.

Loading...

OKU Selatan – Nusantara Terkini.com- Kementerian dalam Negeri menindak lanjuti Intruksi langsung Presiden Rebuplik Indonesia ( RI) Ir.Jokowi dodo, terkait perihal kebijakan dalam membuat aturan mengenai penintakan protokol kesehatan pasca pemberlakuan tatanan normal baru ditengah pandemik covid-19.

Kemudian, dilangsungkan menggelar video conference dengan seluruh Kepala Daerah, agar masing-masing daerah membuat standar pedoman dalam pelaksanan protokol kesehatan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran dan penularan virus corona. Kamis ( 13/08/2020).

Adapun Instruksi Presiden tersebut berupa, pembuatan Perda protokol Covid-19, yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2020. Dimana dalam Inpres tersebut membahas perihal peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Terutama dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Asisten 1 Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Joni Rafles, AP., M.Si, saat disambangi seusai mengikuti video confrence yang berlangsung di kantor dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten OKU Selatan mengatakan, untuk pembuatan kebijakan tersebut pemerintah daerah kabupaten OKU Selatan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Ia juga mengatkan jika nantinya akan dibuat kebijakaan tersebut dan penerapan aturan dalam kebijakan sebagaimana dimandatkan di dalam Inpres. Bahwasanya, pemerintah daerah terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan dinas dan Instansi terkait, termasuk TNI dan Polri.

Tujuan dari kebijakan tersebut, agar ada efek jera di masyarakat, yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti
kewajiban bagi individu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

” Jika memang kedapatan ada yang melanggar, maka sederet sanksi sudah disiapkan. Mulai dari denda, kerja sosial, sanksi administrasi, hingga penutupan tempat usaha, ” ungkapnya.

Dikatakanya, dalam beleid tersebut mengatur sanksi yang lebih tegas bagi masyarakat, yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku. Kendati demikian, sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada masing-masing daerah

” Adapun sanksi yang akan dikenakan, berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau pun penutupan sementara penyelenggaraan usaha dalam ruan publik,” pungkasnya. (Suardi)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.