Partai Politik Pendukung Omnibus Law dan Pilkada Jember

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI, Undang-Undang ini ditolak oleh lapisan masyarakat–khususnya kaum buruh semenjak masih berbentuk RUU. Namun, ketika negara sedang dilanda bencana virus Covid-19, para Wakil Rakyat justru ngebut membahas RUU Cipta Kerja meski ditolak lapisan masyarakat, ada apa?

Hanya dua partai politik yang menolak UU Cipta Kerja untuk disahkan lebih dulu, diantaranya Partai Demokrat dan PKS. Meski demikian, kendati menolak sebenarnya tidak berpengaruh, sebab bila dilakukan voting maka mereka kalah jumlah. Bagi Demokrat dan PKS sebenarnya ini tidak sekedar sikap menolak tapi juga kesempatan untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap partai besutan SBY itu yang jatuh semenjak tidak lagi berkuasa, sementara bagi PKS yang dianggap kental dengan nuansa kanan dan mulai kurang dipercaya sejak demo 212, pastinya menganggapnya sebagai sebuah kesempatan.

Berbeda lagi bila dua Partai Politik itu sedang berada di atas angin, barangkali sikapnya akan berbeda. Dulu ketika SBY bersama demokrat duduk di singgasana, PDIP rela turun ke jalan bahkan di media sosial Rieke Diah Pitaloka tersebar sampai menangis menolak kenaikan BBM. Namun, sejak PDIP menjadi partai penguasa, Rieke Diah Pitaloka tidak terlihat turun ke jalan maupun melakukan protes apapun manakala Jokowi sudah ke sekian kalinya menaikkan harga BBM.

Mungkin, demikianlah cara kerja Partai Politik, tangisannya hanya sekedar gimmik untuk menaikkan daya tawar partai. Bila petinggi Parpol bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat, harusnya mereka mengintruksikan kadernya yang di Parlemen untuk menolak usulan eksekutif itu. Tapi, fakta berbicara berbeda, Jokowi – Ma’ruf Amin diusung oleh PDIP dan Partai Pemenang Pemilu adalah PDIP dimana Puan Maharani duduk sebagai Ketua DPR RI, maka sekacau apapun usulan eksekutif dan sekuat apapun rakyat menolak–tetaplah sulit.

Bila rakyat mulai pintar, maka sudah selayaknya mulai berfikir ulang, layakkah Partai Politik dipertahankan keberadaannya atau paling tidak untuk mengobati rasa sakit hati atas disahkannya UU Cipta Kerja dengan melawan segala bentuk rekomendasi partai 9 Desember nanti dengan gerakan Golput, ini sebagai pembelajaran bagi Partai Politik bahwa di alam demokrasi keputusan tertinggi ada di tangan rakyat bukan di segelintir elit Partai Politik.

Di Jember, bila tidak ingin bersikap Golput, maka Paslon Perseorangan Faida – Vian adalah pilihan ideal sebab mereka langsung direkomendasi oleh rakyat tanpa Partai Politik, ketika terpilih pun nanti akan bebas dengan kepentingan partai, hanya kepentingan rakyat yang akan di kedepankan sebab tanpa rekomendasi partai.

Selain Jember, juga ada Kabupaten Malang, se-Jawa Timur total ada 2 Paslon yang lewat jalur perseorangan, ini kesempatan bagi rakyat untuk memantapkan pilihannya sekaligus memberikan pelajaran kepada elit Partai Politik bahwa kedaulatan rakyat tertinggi.

Di Pilkada Jember, Partai Politik yang mendukung Omnibus Law atau UU Cipta Kerja terbelah menjadi dua, Nasdem, PPP dan Gerindra mendukung Paslon Hendy Siswanto – Gus Firjaun. Sementara Golkar, PDIP, PAN dan PKB mendukung Paslon Abdus Salam – Ifan Ariadna. Lantas, apakah masyarakat akan memberikan dukungannya setelah 7 fraksi Parpol itu jelas-jelas mendukung Omnibus Law 9 Desember nanti atau akan memilih Paslon jalur Perseorangan Faida – Vian yang langsung direkom rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, biar mereka yang menentukan nasibnya 5 tahun ke depan.

Penulis: Tahrir
Wartawan sekaligus Akvis Gerakan Masyarakat Berdaulat dan Pengamat Media Sosial.