Paripurna Pengesahan R-APBD Kabupaten Paluta TA 2021

Paluta, Nusantaraterkini.com – DPRD Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paluta tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Paluta, Jalan SM Raja, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Sabtu (28/11).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap didampingi Wakil Ketua Basri Harahap dan Abdul Gafur Simanjuntak.

Bupati Paluta Andar Amin Harahap hadir dalam Rapat Paripurna tersebut bersama Wabup Hariro Harahap. Turut hadir Sekdakab Paluta, Forkompida, pimpinan OPD, Camat, Ormas/OKP beserta undangan lainnya.

Paripurna yang dimulai pukul 14.30 WIB diawali dengan penyampaian laporan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Mula Rotua Siregar. Ia menjelaskan target pendapatan daerah secara total pada RAPBD Tahun 2021 setelah pembahasan disepakati sebesar Rp1.085.299.752.826,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45.137.180.063,- serta pendapatan transfer sebesar Rp1.040.162.572.763,-.

Sedangkan alokasi belanja daerah sebesar Rp1.519.103.274.879- dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp621.908.194.653,- dan belanja modal sebesar Rp544.287.596.362,- serta belanja tak terduga sebesar Rp4.000.000.000,-ditambah belanja transfer sebesar Rp348.907.483.864,- sehingga terjadi total surplus atau defisit sebesar Rp433.803.522.053,-.

Defisit tersebut akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp438.519.000.000,- yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp34.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman daerah Rp404.519.000.000 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.715.477.947 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp265.768.947,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp4.449.709.000,- sehingga pembiayaan netto menjadi sebesar Rp433.803.522.053,-

dan APBD kabupaten Paluta merupakan anggaran yang berimbang.

“Anggaran daerah yang tercermin di dalam suatu APBD adalah suatu instrumen kebijakan utama bagi suatu pemerintah daerah yang menduduki porsi sentral di dalam upaya pengembangan kapabilitas dan juga efektivitas pemerintah daerah tersebut,” sebutnya.

Kemudian, setelah melalui pembahasan Banggar atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Paluta tahun anggaran 2021, pihak Banggar DPRD menyatakan dapat ‘menyetujui’ Ranperda tentang APBD kabupaten Paluta tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Sementara itu, 6 Fraksi yang ada di DPRD Paluta antara lain fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PBB dan Fraksi gabungan Amanat Pembangunan Bangsa juga menyatakan dapat ‘menyetujui’ Ranperda tentang APBD kabupaten Paluta tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dengan sejumlah kritik dan saran untuk menjadi perhatian pihak Pemkab Paluta.

Sementara itu, Bupati Paluta, Andar Amin Harahap mengapresiasi semangat dewan untuk mempertajam program pembangunan Kabupaten Paluta. Ia mengatakan, persetujuan terhadap APBD 2020 merupakan buah kerja keras bersama Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Paluta untuk rencana pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Paluta tahun 2021. 

Ia pun berharap agar belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seawal mungkin dan benar-benar terlaksana dengan baik untuk mewujudkan Kabupaten Paluta yang beriman, cerdas, maju dan beradat.

Pantauan, rapat paripurna ditandai dengan penandatanganan berita acara antara pihak Pemkab Paluta yang dalam hal ini Bupati Paluta Andar Amin Harahap dan pihak Legislatif yakni ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap bersama wakil ketua Basri Harahap dan Abdul Gafur Simanjuntak. (AYH)

Rekomendasi
Loading...

Ruangan komen telah ditutup.