Laporkan Wabup Dan Sekda Jember Diduga Langgar UU Pemilu, Tamrin Dipanggil Bawaslu

Jember,Nusantaraterkini.com – Seorang warga Jember sekaligus Pengacara Senior, Mohammad Husni Thamrin, hari ini mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, untuk memenuhi undangan dalam rangka dimintai keterangan atas laporanya terkait dugaan pelanggaran UU pemilu, dengan terlapor atas nama Wakil Bupati Jember Drs KH Abdul Muqit Arief dan Sekretaris Daerah Jember Ir Mirfano. Senin, (16/11).

“Hari ini saya dimintai keterangan terkait dengan laporan saya pada tanggal 13 Nopember 2020,” kata Tamrin.

Sejak dia laporkan pada tanggal tersebut, lanjut Tamrin, sesuai aturan, Bawaslu memiliki waktu 3 hari untuk mempelari apakah laporanya memenuhi syarat Formil dan Materiil.Jika memang memenuhi syarat tersebut, maka laporanya akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan.

“Perkiraan saya memenuhi syarat, maka pada hari ini saya dipanggil dan tadi sudah memberikan keterangan kepada pemeriksa.Dari polres dan Bawaslu untuk melengkapi keterangan apa alasan saya mengadukan, ” ucapnya.

Sebelumnya pada Jumat 3 hari yang lalu, Muhammad Husni Tamrin melaporkan ke Bawaslu Jember atas persoalan dikembalikanya pada jabatan semula terhadap 366 ASN di lingkungan pemkab Jember sebagaimana KSOTK Perda No.3/2016, dengan terlapor Plt Bupati Jember Drs KH Abdul Muqit Arief dan Sekda Jember Ir Mirfano.

Tamrin menilai, keputusan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Jember No.821.2/152/414/2020 tertanggal 13 November 2020, menurut Undang-Undang dilarang dan terancam pidana sebagaimana di Pasal 190.

Selain itu, terangnya, pengembalian 366 ASN ini berbau politis, sebab Sekda Mirfano kalau melihat tahunnya 2017-2018, posisinya Kepala Dispenda, harusnya kembali ke posisinya.

“Saya menilai ini politis dan ada kepentingan besar di balik ini, kalau untuk kepentingan politis semakin kacau kabupaten ini, ini menyelesaikan masalan dengan menimbulkan masalah lagi,” terang Thamrin.

Lanjutnya, pengembalian ini dilarang sebelum mendapat persetujuan dari Kemendagri sebagaimana dalam pasal 71 undang-undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no 1 tahun 2015 tentang Perpu No 1 tahun 2014.

Lebih jauh Ia menjelaskan, bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota, jelas disebutkan ketiganya dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri.

“Data yang kami pegang, pengembalian jabatan tersebut belum mendapatkan ijin tertulis dari Kemendagri bahkan rekomendasi dari KASN itu diwajibkan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur,” ucapnya.

Namun, lanjut Thamrin, proses itu tidak dilalui dan ini menurut undang-undang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, “Kami berharap Bawaslu segera menindak lanjuti ini, ada waktu 3 hari bagi Bawaslu untuk mengkaji apabila terdapat bukti permulaan,” tuturnya. Apabila terjadi tindak pidana pemilu, Thamrin menegaskan bahwa Bawaslu wajib meneruskan ke Gakumdu sementara Gakumdu punya waktu 7 hari sampai menyerahan berkas ke Kejaksaan.

“Biarlah diuji, kalau memang terjadi pelanggaran harus diusut. Apalagi, secara kapasitas Plt tidak boleh melantik, mutasi yang berdampak strategis ini tidak boleh bagi Plt,” jelasnya.

Thamrin menyampaikan bahwa pelantikannya aneh sebab Kop Suratnya bupati namun yang bertanda tangan Wakil Bupati sementara dalam undang-undang pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 jelas dilarang.

Menurut Thamrin ini berpotensi digugat ke PTUN, “Saya yakin kalau digugat ke PTUN akan kalah Plt bupati, saya yakin tidak ada surat rekomendasi dari Kemendagri,” ungkap Thamrin di kantor Bawaslu usai membuat laporan.

Sementara itu, saat sambutan, Muqiet Arief mengaku berat melakukan pengembalian 366 pejabat ini.”Semua yang kami lakukan semata-mata karena tugas yang dibebankan kepada kami, “ujarnya, Sabtu 13 November . (Tahrir)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.