Komisi B : Pengusaha RHU Setor Uang Jaminan Rp 100 Juta Apa Tidak Memberatkan?

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Wacana dibukanya usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) dengan jenis usaha bar, karaoke, diskotik, pub, kelab malam, panti pijat, spa dan bioskop yang dilarang operasional berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya oleh penguasa baru Kota Surabaya yaitu Walikota Eri Cahyadi, seakan menjadi ‘angin surga’ bagi para pengusaha dan karyawan RHU dengan jenis usaha diatas yang sudah lebih setahun tidak operasional.

Namun, dari berbagai usulan syarat yang harus dipenuhi pengusaha RHU tersebut, ada satu syarat yang akhirnya menimbulkan kontroversi, yakni pengusaha RHU diwajibkan menyetor uang jaminan Rp 100 juta, dalihnya apabila usaha RHU terbukti melanggar aturan protokol kesehatan (prokes), uang pembayaran denda bisa langsung diambilkan dari uang jaminan tersebut.

Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan angkat bicara terkait wacana pengusaha RHU diharuskan setor uang jaminan Rp 100 juta sebagai salah satu syarat bisa kembali operasional. Ketua Komisi B, Luthfiyah, Senin (22/3/2021) berpendapat selama ini usaha RHU belum dibuka, kemudian harus mengeluarkan uang Rp 100 juta, apakah tidak memberatkan pengusaha RHU.

“Kalau dibuka silahkan dibuka saja, tanpa harus begitu (maksudnya setor uang jaminan Rp 100 juta). Jika mereka (pengusaha RHU) terbukti melanggar disanksi saja. Memang harus melibatkan pengawas lapangan, karena itulah tugasnya pelayan masyarakat,” ujarnya.

Ditanya apakah pembukaan usaha RHU harus mencabut atau merevisi Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 66 Tahun 2020, Lutfiyah menjawab kalau memang bisa, kenapa tidak dilakukan.

“Ya itulah, Perwali memang tidak melibatkan wakil rakyat. Tetapi, kalau rakyat ada apa-apa, wadulnya (mengadunya) ke wakil rakyat,” sindirnya ditujukan pada produk hukum Perwali.

Politikus dari Partai Gerindra ini berpesan yang penting pengusaha, karyawan, dan pengunjung RHU harus taat dan disiplin prokes. Apalagi menurutnya, lebih baik lagi apabila para pelaku usaha RHU tersebut sudah dilakukan vaksin semua.

Ketua Perkumpulan Pengelola Rekreasi Hiburan Umum (Perperhu), Didit Indra Yuda, Minggu (21/3/2021), menyatakan keberatan atas usulan pengusaha RHU diwajibkan setor uang jaminan Rp 100 juta. Laki-laki yang menjadi pengelola kafe dan restoran di Jalan Sumatera ini menerangkan selama ini banyak usaha RHU yang tutup dan mengakibatkan banyak pengangguran.

“Selebihnya kami ikut dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Himpunan Pengusaha RHU (Hiperhu), George Handiwiyanto, Senin (22/3/2021) saat diminta tanggap terkait polemik uang jaminan Rp 100 juta itu, mengatakan sebaiknya menunggu hasil pertemuan pengusaha RHU dengan Walikota Surabaya.

“Sampai sekarang belum terima undangannya. Nanti kalau sudah menerima, akan saya kabari atau yang di undang langsung pelaku usahanya,” pungkas pria yang juga berprofesi sebagai Advokat ini. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.