KIPP Buton Utara : Jangan Politisasi Bansos

Penemuan dan pelaporan oleh Masyarakat Pemerhati Demokrasi Pilkada Bersih Buton Utara kepada Bawaslu Buton, pada tanggal 26 November 2020 perihal dugaan politisasi bansos pada Pilkada Buton Utara bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan bantuan sosial Pemerintah Daerah Buton Utara oleh oknum-oknum. Dugaan pendistribusian bantuan sosial tersebut yang bersamaan dengan stiker Abu Hasan – Ramadio dinilai oleh Komite Independen Pemantau Pemilu Buton Utara (KIPP BUTUR) adalah pelanggaran.

KIPP Buton Utara menilai dugaan pendistribusian bantuan sosial dibarengi stiker bupati petahana adalah bentuk pelanggaran. KIPP Buton Utara juga menyoroti tindakan ini pada aspek yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainya.

“Jika terbukti bahwa dugaan penyaluran bantuan sosial yang dibarengi dengan pembagian stiker salah satu pasangan calon yang berlaga itu terjadi maka itu adalah bentuk atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan yang lainya. Jelas itu merupakan pelanggaran yang nyata.”

Pada Undang-Undang Republik indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Pasal 71:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur
sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon.

Serta ayat (4) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat
Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Dan untuk sanksinya adalah pada ayat
6) :
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KIPP Buton Utara juga mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan bantuan sosial yang didistribusikan secara tidak transparan.

“Jadi modelnya dengan pendistribusian bantuan pangan tersebut pada malam hari di rumah oknum kepala desa, bahkan ada pembagian uang tunai. Ini kan unsur transparansinya sangat rendah, layak dicurigai sebagai dugaan pelanggaran atau dugaan penyalahgunaan bantuan sosial. Di salah satu desa di Kecamatan Bonegunu kami mendapatkan informasi tersebut namun perlu penelusuran lebih lanjut oleh Bawaslu dan pihak terkait untuk membuktikan dugaan tersebut. Sehingga kami mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk terlibat memberikan informasi ini jika ada penelusuran nantinya.”

KIPP Buton Utara mengharapkan informasi-informasi dan laporan dari masyarakat tersebut sebagai langkah awal untuk Bawaslu melakukan penelusuran. Supaya ada efek jera bagi pelaku-pelaku penyalahgunaan bansos untuk politik ditengah pandemi.

Oleh Ketua KIPP:
Layosibana Akhirun

Rekomendasi
Loading...

Ruangan komen telah ditutup.