Ketua PN Bangkalan Bakal Dilaporkan ke Ketua PT Surabaya

Nusantaraterkini.com (Bangkalan) – Bambang Sunyoto, kuasa hukum ahli waris Urip dalam perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2002/PN Bkl Jo Nomor 782/PDT/2002/PT SBY segera mengadukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cw Tim Pengawasan dan Pembinaan seusai memutuskan Penetapan Ketua PN Bangkalan Nomor : 1/Pen.KPN/2/2021/PN Bkl, tanggal 1 Februari 2021 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Peninjauan Kembali (PK). Ia saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2021) berpendapat terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dalam menyikapi permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya. Bambang Sunyoto menegaskan surat pengaduan sekaligus permohonan perlindungan hukum rencananya besok, Selasa (23/2/2021) akan dikirim langsung ke kantor PT Surabaya Jalan Sumatera.

“Ada indikasi Ketua PN Bangkalan tidak profesional dengan bertindak melampaui kewenangannya. Saya sebelumnya sudah mencoba jalur mediasi dan ditemui panitera perdata. Waktu itu saya sudah menyampaikan bila PN Bangkalan tugasnya hanya menyampaikan gugatan pada Mahkamah Agung (MA). Perkara diterima atau tidak itu wewenang Hakim Pemeriksa PK,” ucapnya.

Namun menurut Bambang Sunyoto pihak PN Bangkalan tetap bersikukuh dengan apa yang sekarang menjadi penetapan tersebut. Dia memaklumi Penetapan Ketua PN Bangkalan tersebut, karena ia menilai Ketua PN Bangkalan kurang membaca atau literasi. Penetapan Ketua PN Bangkalan, Maskur Hidayat tertanggal 1 Februari 2021 salah satu bunyi dalam poin menetapkan adalah sebagai berikut :

Pertama, Menyatakan perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2002/PN Bkl Jo 782/PDT/2002/PT SBY, antara Urip melawan Hannan, dkk tersebut tidak dapat dikirim ke MA karena melampaui tenggang waktu pengajuan Pernyataan PK sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2011

Kedua, Menyatakan perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2002/PN Bkl Jo 782/PDT/2002/PT Sbya, antara Urip melawan Hanan, dkk yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima dan tidak dikirim ke MA.

Sampai berita diturunkan awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua PN Bangkalan, Maskur Hidayat. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.