Ketua dan 10 Anggota DPRD Kaur Kompak Bolos Paripurna

Kaur – Bukan kali pertamanya Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Jailani, S.IP mangkir dalam Rapat Paripurna, yang biasa diadakan di Gedung Paripurna DPRD Kaur, Komplek Perkantoran Padang Kempas Kota Bintuhan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Senin (25/2). Jailani tak sendiri, 10 orang anggota dewan lainnya turut tak hadiri rapat penting tersebut.

Malah dalam momentum penting ini, Ketua DPRD Kaur ini sering kali tidak hadir. Contoh yang belum lama ini ialah momen penting Pengesahan APBD 2019.

Dalam pengakuannya di beberapa media online, dia mengatakan dalam proses pengesahan APBD 2019 itu tidak sah, dikarenakan beliau dia tidak hadir dalam paripurna itu.

Sedangkan pengakuan dari Wakil Ketua I, Darhan, bahwa dia sudah diberikan mandat untuk memimpin rapat paripurna pengesahan APBD 2018.

Untuk diketahui, kegiatan rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Tahun Anggaran 2019 pun dipimpin oleh Wakil Ketua I.

Saat dikonfirmasi melalui telepon sellulernya, perihal ketidakhadirannya dalam rapat paripurna hari ini (25/2/2019), nomor handphone milik Ketua DPRD Kaur tidak bisa dihubungi alias tidak aktif.

Berikut 11 Propemperda yang ditetapkan :

1. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

2. Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019.

3. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020.

4. Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 tahun 2006 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.

7. Peraturan Daerah tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

8. Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2012 tentang RTRW tahun 2012-2038.

9. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kaur (RIPPARKAB)

10. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

11. Peraturan Daerah tentang  Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. (Ynd)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.