Kelompok Tani Sada Nioga Lau Bekeri Melaporkan Biaya Penghapusbukuan Lahan Eks HGU PTPN II Kepada Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumut

MEDAN – Rencana Kakanwil BPN Sumut menuntaskan permasalahan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II mendapatkan apresiasi dari DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumut. Sebagai organisasi mitra program pemerintah, JPKP merasa perlu ikut membantu pelaksanaannya agar masyarakat memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah secara optimal.

Ketua DPW JPKP Sumut Trieyanto Sitepu menyebutkan, JPKP ikut serta menyukseskan niat baik Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk menyelesaikan persolan yang sudah berlangsung selama 18 tahun itu. Pihaknya ingin memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai peraturan.

“Kami DPW JPKP Sumut merasa terpanggil sesuai visi misi kami. Visi dan misi kami ada empat, pertama turut serta mensosialisasikan program pemerintah. Kedua membantu pelaksanaannya, ketiga melaporkan apabila ada penyimpangan dan terakhir, membantu masyarakat hingga memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah secara optimal,” ungkap Ketua DPW JPKP Sumut, Trieyanto Sitepu didampingi Sekretaris DPW JPKP Sumut Riza Pratista Lubis, Kamis (11/4).

Mereka melihat ada yang tidak sesuai dalam penyelesaian tersebut. Yakni, terkait imbauan Kakanwil BPN Sumut kepada warga yang lahannya masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare.

Dalam imbauan tersebut, warga diminta segera menunaikan kewajibannya membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP). Mereka diberi tenggat selama empat bulan untuk menyelesaikan pembayaran itu.

“Hal inilah yang ingin kita kritisi. Kita akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakannya. Jika tidak diselesaikan, maka penghapusbukuan aset PTPN II tersebut harus dibatalkan. Status tanah akan kembali seperti sebelumnya. Yakni tanpa status sama nasibnya dengan aset eks HGU yang 3.300 hektare yang belum diproses,” imbuh Trieyanto Sitepu.

Dia menyebutkan, pihaknya berpandangan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990. Dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, telah disebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Tidak ada istilah tanah milik negara, yang ada adalah tanah dikuasai negara. Di Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang bagaimana dimaksud,” papar Trieyanto.

Persepsi JPKP, eks HGU merupakan tanah negara bukan lagi aset BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian, Pasal 49 ayat 2 menyatakan, barang milik negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan.

“Peraturan Pemerintah Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai untuk tanah. Jadi Pasal 2 ayat 1 menyatakan, pemegang hak usaha berkewajiban untuk menyerahkan tanah HGU kepada negara setelah hak guna usaha tersebut dihapus. Dan menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah dihapus tersebut kepada kepala kantor pertanahan,” urai Trieyanto.

“Jadi, ketika PTPN II sudah habis hak guna usahanya, itu harus dikembalikan kepada negara. Sertifikat HGU tersebut, jadi kalau dianggap aset negara, bagaimana mungkin HGU-nya sudah dikembalikan kepada negara masih dianggap sebagai aset (PTPN 2). Kalau kita lihat semangat Pasal 33 ayat 3 tadi,” ujar Trieyanto.

Selain itu, dalam diktum ketiga dan keempat surat keputusan Kepala BPN Nomor 42, 43, 44 Tahun 2002, serta Surat BPN Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan, menyerahkan pengaturan penguasaan pemilikan, pemanfaatan, penggunaan tanah tersebut kepada gubernur yang selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku untuk memeroleh izin pelepasan aset Menteri BUMN.

“Kalau dia dikatakan izin pelepasan aset Menteri BUMN, berarti itu terkesan mengesampingkan Pasal 33 ayat 3 tadi. JPKP dalam hal ini, akan meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar dapat melakukan peninjauan kembali atas diktum ketiga dan keempat surat keputusan Kepala BPN Nomor 42, 43, 44 Tahun 2002,” tegas Trieyanto.

Mereka pun akan berikan saran dan masukan kepada pemerintah bahwa terkait eks HGU PTPN II, pemerintah tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk membayar. “Aneh masa pemerintah membayar,” jelas Trieyanto.

Dari ribuan hektare lahan yang dihapusbukukan, diantaranya merupakan lahan Kelompok Tani Sada Nioga Desa Lau Bekeri, Kutalimbaru, Deli Serdang. Perjuangan Marlan Sinulingga selaku Ketua kelompok tani dan kawan-kawannya atas lahan mereka, membuat JPKP Sumut simpatik dan terpanggil untuk ikut berjuang. (Dharma)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.