Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Kelola Dana Desa, 26 Kades Di Jember Teken MoU Dengan Kejaksaan

Loading...

Jember- Sekitar 26 Kepala Desa di 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Gumukmas, Kencong, Jombang dan Puger Kabupaten Jember pada kamis kemarin  menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Jember, tentang pendampingan hukum keperdataan dalam penyaluran bantuan dan pengelolaan dana desa serta program jaga desa. Jumat (3/7/20). 

Bertempat di aula Kantor Kecamatan Gumukmas, MoU pendampingan dan penyuluhan hukum dihadiri oleh kepala kejaksaan negeri (Kajari) Jember 

Dr. Prima Idwan Mariza, SH., M.Hum.,beserta jajarannya, Camat Gumukmas Imam Sudarmaji serta Camat Jombang merangkap Plt Camat Kencong Z.Yelli SE. 

Dalam sambutanya Prima menyampaikan, dengan  MoU ini akan lebih memudahkan kejaksaan untuk membimbing dan mengawal pengelolaan Dana Desa, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran pidana.

“Patokan kami dalam penyaluran Dana Desa kami mendampingi dalam sebatas  MoU saja, ” terang Prima. 

Kegiatan yang sama, sambung Prima, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa kecamatan lain.Dikatakan, MoU pendampingan hukum ini memang telah menjadi agenda berkelanjutan Kejari Jember, terutama bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). 

“MoU sekalian penyuluhan hukum, istilahnya kolaborasi antara Datun dengan Bidang Intelijen dengan versi tugas yang berbeda, jadi tidak ada alasan atau keraguan Kepala Desa, ” sambungnya. 

Dia tidak ingin mendengar, ada Kepala Desa melakukan tindakan pidana korupsi, oleh karenanya pihak Kejari  mengawal mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga selesai. 

“Ini sebagai semangat bahwa Kepala Desa tidak sendiri, inilah peran Pengacara Negara kita sebagai Pengacara mereka. Kepala Desa juga punya Lowyer ya kami sebagai Pengacara Negara, ” ujar Prima. 

Kalau dari sisi pendampingan masalah bantuan hukum, jadi tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa kita dampingi, dengan MoU. Misalnya ada pihak ketiga yang menggugat. 

“Kalau tetap terjadi juga karena ada unsur kesengajaan atau ada itikad jahat misalnya, ya terpaksa turun Intelijenya dan Pidsus, ” tegasnya. 

Tidak jarang terjadi kepala desa yang dilaporkan oleh masyarakat sendiri karena sebenarnya soal ketidaktahuannya masalah anggaran. 

Oleh karenanya Prima berharap ada sosialisasi, beritahu ke Masyarakat bahwa Kepala Desa telah didampingi dan diawasi, kami akan bekerja dengan benar, kami akan melaksanakan dengan baik, kami bekerja sesuai Musdes. 

“Kepala Desa bukan Raja, uang bukan milik sendiri bisa diatur seenaknya. Ada musyawarah ada keterbukaan, itu yang dinamakan informasi publik yaitu masyarakat yang ada disitu, ” ucapnya. 

Camat Gumukmas Imam Sudarmaji mengatakan, apa yang menjadi keinginan para Kepala Desa, memang banyak berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa walaupun itu sudah ada Juknis, namun masih ada hal-hal yang belum dipahami oleh para Kepala Desa. 

Dengan adanya pendampingan ini, lanjut Imam, mungkin  lebih mengerti jika belum paham mungkin akan berkonsultasi dengan Jaksa.Selain itu bisa menjelaskan kepada Masyarakat sebelum  melaksanakan kita lebih memahami aturan yang harus dilaksanakan. 

“Sehingga kades tidak lagi takut untuk melaksanakan dana desa, ” terang Imam. (tahrir)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.