Kejari Sulteng : TP4P Untuk Memberikan Nasehat Hukum

NusantaraTerkini.Com, Sulteng – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Sampe Tuah SH, melalui Kasi Penkum  Andi Rio Dg.Rahmatu SH jelaskan tujuan dibentuknya Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).

Tim itu  tujuannya untuk  mencegah,  memberikan rasa  aman serta rasa percaya diri kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek. Selama ini, PPK merasa takut dan enggan mengelola satu pekerjaan, takut kena sanksi. Terbentuknya TP4D, bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi Kejati Sulteng sebagai aparatur penegak hukum.

“Kalau mereka (pejabat-red) misalnya tidak mengindahkan, kita bisa ganti baju. Artinya kita bisa menjadi penyidik juga”,  jelas  Andi Rio Dg.Rahmatu. SH, Senin (9/4/2018) di Palu.

Menaggapi aksi yang dilakukan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) yang mendesak aparat penegak hukum, untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Palu, Kamis (5/4/2018) di depan Kantor Kejati, Mapolda, dan DPRD Sulteng, Andi memaparkan,  pada saat pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama akan melaksanakan proyek Asrama Haji, mereka meminta kepada Kejati, agar diberikan pengawalan dan pengamanan oleh kejati Sulteng.

Setelah mereka mengajukan permohonan, maka Kejati memberikan  nasihat, terkait pengawalan dan pengamanan, dalam bentuk TP4D. Setelah kita lakukan pengawalan dan pengamanan atau pendampingan sebagai tim, tentu tugas kejaksaan  memberikan nasehat hukum.

“Nasehat hukum yang kita berikan ini, jika diindahkan oleh orang yang di berikan pengawalan dan pengamanan, alhamdulilah. Apalagi selama ini, nasehat dan saran kepada PPK sudah kami sampaikan. Tapi kenyataan dilapangan yang kita lihat, tidak diindahkan oleh PPK nya. Karena itu, TP4D Kejati sudah menarik diri”, ujanya.

Untuk penanganan laporan aksi yang dilakukan LS-ADI kata Andi, pihak Kejati akan merespon dengan berkoordinasi dengan pihak Polda. “Saat ini kami belum berkoordinasi dengan Polda. Apakah Polda yang akan tangani atau Kejati. Tidak etis jika dua aparat penegak hukum menyelidiki pembangunan asrama haji ini”.

Pihak Kejati akan merespon aksi tuntutan dari LS-ADI, dengan mempelajari, apakah benar dalam proyek itu ada tindakan melawan hukum,  saat pembangunan Asrama Haji.
“Apakah ada potensi indikasi kerugian negara ? Itu semua harus dipelajari. Kemudian keputusan ini berdasarkan fakta. Fakta ini diperoleh dari permintaan keterangan dari orang orang yang terlibat di dalamnya”, pungkas Andi .(R.Nur)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.