Wartawan Nusantaraterkini Tertulis dalam box redaksi, Hati - Hati dengan Pihak yang mengatas Namakan Nusantaraterkini.com/Ayo Gabung, Menjadi Jurnalis Profesional, di Seluruh Indonesia, Kontak : 082279249494

Kedudukan Ibu Kota Kecamatan Huruna Dipertanyakan Warga

Nias Selatan – Sejumlah pertanyaan tentang kedudukan ibu kota Kecamatan Huruna ini muncul dari berbagai elemen masyarakat, terutama warga Desa Hilifalawu lebih khusus dari warga yang telah menghibahkan lahannya untuk pertapakan kantor Pemerintahan Kecamatan Huruna, karena isu pembangunan Kantor Camat Huruna yang akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diduga tidak berkedudukan di Desa Hilifalawu.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012, tentang pembentukan sejumlah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, pada BAB IV Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa Ibu kota Kecamatan Huruna berkedudukan di Desa Hilifalawu.

Sebagaimana diketahui bahwa Kedudukan suatu Ibu kota Kecamatan adalah sebuah kota yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan kecamatan di salah satu desa. Pada sebuah ibukota kecamatan terdapat Kantor Camat, Polsek, UPTD dan lain sebagainya.

Secara legal, ibu kota kecamatan bukanlah bagian dari pembagian administratif sebuah pedesaan. Bagaimanapun pembagian administratif dari kecamatan adalah pedesaan.

Salah seorang penghibah lahan Elihuku Halawa yang sekaligus sebagai Ketua BPD Desa Hilifalawu mengatakan, sejak diterbitkan Akta Hibah 005/A.H/LLW/2007 tanggal 20 September 2007 untuk pertapakan lokasi kecamatan Huruna hingga saat ini, dari penghibah tidak pernah keberatan bahkan telah merelakan tenaga dan materi untuk membersihkan dan menumbangkan sejumlah jenis tanaman dilokasi hibah tersebut.

“Kami telah melayangkan surat kepada Camat Huruna pada tanggal 18 Maret 2019, terkait persoalan ini, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dan jawaban secara tertulis kepada kami,” ujarnya.

Ditambahkan Elihuku, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Bupati Nias Selatan melalui Dinas Tarukim atau Dinas Perumahan pada tanggal 27 Maret 2019 perihal Peninjauan Kembali Lokasi Pembangunan Kantor Camat Huruna.

“Namun hingga saat ini belum ada tanggapan,” terang Elihuku.

Dan sejumlah warga Kecamatan Huruna mengaku kecewa atas tindakan pemerintah Kecamatan Huruna atas pemindahan Kantor Camat Sementara diluar dari wilayah Desa Hilifalawu, tanpa ada satu kata pemberitahuan terhadap masyarakat. (Fj)

Loading...

Loading...

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.