Terbit : 11 September, 2019 - Jam : 11:16

Kampung Persiapan Minta Bupati Percepatan Proses Pendefinitifan

Loading...

ACEH TAMIANG – Puluhan warga perwakilan tiga kampung persiapan Mekar Jaya (Rantau), Alur Mentawak (Kejuruan Muda) dan Sumber Makmur (Tenggulun) menyatroni Bupati Aceh Tamiang minta percepat proses pendefinitifan.

Hal tersebut ditegaskan jurubicara tiga kampung persiapan, Sugiono, SH kepada nusantaraterkini.com, Rabu (11/9/2019) di Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dia menjelaskan bupati menindaklanjuti proses percepatan pendefinitifan tiga kampung tersebut. 

“Kita mendorong kepada Bupati Mursil. Agar percepatan proses definitif bisa cepat terlaksana, sebab proses administrasinya sudah kita lalui, tahap demi tahap”, jelas Lik, sebutan akrab Sugiono. 

Dalam pertemuan itu, Iik mengingatkan penjelasaan Kabag Hukum saat acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bulan April 2018 di Aula SKB bahwa Kemendagri hanya pada bulan April dan September setiap tahunnya membuka penerimaan usulan pemekaran dan pembentukan Desa.

Menurutnya jika belum ada usulan ke Kemendagri batas bulan September, bisa sia – sia perjuangan yang sudah berusia 13 belas tahun diperjuangkan.

Sebagai juru bicara Aliansi Kampung Persiapan Aceh Tamiang (AKPAT), dirinya berpendapat bahwa; proses yang sudah berkepanjangan tersebut jangan lagi dipolitisir untuk berbagai kepentingan, “apalagi masyarakat tiga kampung ini sangat berharap kampung mereka segera definitif”, tegasnya. 

Lik menyadur pernyataan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Tri Kurnia, dimana pada tanggal 3 September 2019 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI mengundang 12 Provinsi dalam urusan pembahasan tentang tapal batas dan pemekaran Desa.

“Sayangnya saat itu perwakilan dari Provinsi Aceh tidak hadir dalam pertemuan tersebut dengan alasan adanya mutasi pejabat, yang dipertanyakan mengapa sewaktu DPMKPP – KB Aceh Tamiang meminta untuk bisa mewakili Provinsi Aceh hadir pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, hal itu tidak diperbolehkan”, Kata Iik menyadur pernyataan Tri Kurnia. 

Masih Lik, untuk mengupdate kabar dan informasi terbaru dari Kemendagri, Tri Kurnia minta  kepada Bupati agar memberikan izin untuk berangkat ke Banda Aceh dalam kegiatan mengurus soal Kampung.

Sementara Murshil, menyampaikan agar segala kelengkapan usulan pendefinitifan Kampung dapat segera dilengkapi oleh DPMKPP – KB serta membangun komunikasi dengan Kabiro Tapem Aceh. Agar persoalan ini dapat cepat selesai.

Adanya tentang surat permohonan penerbitan kode Desa dari Gubernur Aceh yang ditujukan ke Kemendagri RI pada tanggal 22 Februari 2019 merupakan langkah maju dalam penanganan percepatan pendefinitifan Kampung, ucap Bupati Aceh Tamiang. 

Dijelaskan lagi, pada minggu ini saya akan ke Jakarta untuk beraudiensi ke Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, mohon Doa dan dukungan dari masyarakat 3 Kampung persiapan, semoga ada kabar baik dalam urusan percepatan pendefinitifan Kampung. Kepada Kadis DPMKPP – KB Aceh Tamiang, segera update informasi dari Biro Pemerintahan Provinsi Aceh dan lengkapi berkas – berkas yang menjadi kebutuhan sewaktu ke Kemendagri.

“Kita semua berharap agar pendefinitifan 3 Kampung dapat terealisasi tahun ini, sudah 13 tahun kami masyarakat menanti – nanti pendefinitifan Kampung”, katanya mengakhiri.(Syawaluddin)

Loading...
Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.