Kampung KB, Menyisir Masalah Membangun Manusia dari Pinggiran

BENGKULU – Berdasarkan Perka BKKBN NO 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, pasal 1 ayat 18 menyatakan :

“Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat”

Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK di Lini Lapangan, kampung KB merupakan miniatur  pelaksanaan Program KKBPK.

Dalam pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan Sinergi dengan kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, Stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah sesuai dengan prasyarat penentuan lokasi kampung KB di seluruh Kabupaten kota.

Tiga hakikat kampung KB adalah :

1. Kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB;
2. Pembinaan kelangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran;
3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan.
Lebih jauh, Kampung KB adalah merupakan suatu perwujudan dari upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan prioritas pembangunan nasional dimana daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI menjadi wilayah dan lokus dan fokus prioritas. (Nawa Cita Ke-3).

Mempertimbangkan  uraian tentang filsafat, sejarah dan perkembangan program KB, dapat disimpulkan bahwa hakikat Kampung KB adalah :
1. Membumikan dan Menggelorakan kembali Program KB;
2. Mendekatkan pelayanan KKBPK kepada keluarga;
3. Memantapkan 8 fungsi Keluarga dalam aplikasi kehidupan;
4. Mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga;
5. Membangun rasa memiliki Keluarga dan masyarakat terhadap program KKBPK; dan
6. Menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat

Pokja dan Penguatan Peran Serta Masyarakat

Menelaah ke enam hakikat Kampung KB tersebut, maka penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kampung KB. Pokja diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam setiap sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai KKBPK dan program KB kepada masyarakat khususnya masyarakat kampung KB.

Pokja kampung Kb diharapkan mampu mendekatkan pelayanan KKBPK kepada keluarga. Pokja dapat memberikan pelayanan Awal kepada keluarga berkenaan KKBPK. Baik itu pelayanan yang sifatnya Konsultatif maupun pelayanan Informasi.
Pokja kampung KB diharapkan mampu menjadi pioneer dalam penerapan 8 funsgi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

Menjadi penggerak masyarakat untuk terus mengaplikasikan fungsi-fungsi keluarga sehingga proses pembangunan keluarga dan manusia dapat sejalan dengan cita-cita yang diharapkan dalam proses pembangunan Kampung KB itu sendiri.

Pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat secara tidak langsung akan menimbulkan rasa memiliki pada program maupun hasil program itu sendiri baik secara individu maupun komunitas masyarakat.

Oleh karena itu, pengurus Pokja yang mayoritas pengurusnya adalah masyarakat dan warga setempat diharapkan mendorong tanggungjawab masyarakat untuk mengawal, menjaga dan merawat setiap proses maupun hasil implikasi dari setiap intervensi pembangunan di wilayah kampung KB.

Peran serta masyarakat secara bersama-sama dan gotong royong akan mempercepat proses pencapaian hasil dari program dan kebijakan pembangunan yang direncanakan.

Oleh karena itu harapannya, POKJA Kampung KB dapat menjadi penggerak bagi partsipasi masyarakat secara lebih luas dalam pembangunan kampung KB. Karena sebanyak apapun Intervensi yang diberikan dalam pembangunan akan terasa sia-sia jika tidak disertai dengan semangat memiliki dari masyarakat. Serta semangat untuk terus mengawal proses dan tujuan pembangunan serta menjaga dan merawat setiap hasil yang telah di capai dari proses pembangunan.

Lebih jauh Pokja memiliki peran penting untuk menggerakkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Pokja dapat menjadi fasilitator antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Intervensi Holistik Integratif

Pembangunan manusia adalah proses pembangunan yang kompleks dan harus menyentuh setiap dimensi manusia sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan dalam komunitas masyarakat.

Pembangunan manusia terkadang dianggap linear dengan pembangunan suatu bangsa, dengan meningkatkan kualitas manusia maka secara langsung dianggap membangun kualitas suatu bangsa. Hal tersebut tentu saja tidak salah, karena manusia memegang peran untuk mengendalikan setiap kondisi dan keadaan yang terjadi di suatu bangsa.

Oleh karena itu maka penting untuk memastikan pembangunan manusia dilakukan secara holistik dan integratif.
Karenanya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan manusia harus melibatkan banyak pihak guna memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Intervensi holistik berbagai kompetensi dari intansi dan stakeholder terkait dapat dilakukan, bagaimana sebuah kampung yang kumuh, tertinggal, berada dibawah garis kemiskinan dan beragam persoalan sosial lainnya dapat ditangani dengan baik.

Menata kampung Kb tidak dapat dilakukan oleh BKKBN saja, karena itu berkaitan dengan pembenahan kondisi pemukiman, perbaikan kualitas kesehatan, perbaikan pada sumberdaya ekonomi dan kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu penting untuk menyiapkan payung hukum dan mekanisme kerjabersama pembangunan Kampung KB secara holistik dan integratif.

Penulis: Rosita Mulya Ningsi. S.Ikom (CPNS Penyuluh KB BKKBN Provinsi Bengkulu)