Kadis LH Janji Keluarkan Izin UKL-UPL Setelah Ada Kesepakatan PT LUIS Dengan Kades Selok Anyar

Nusantaraterkini.com (Lumajang)– Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Lumajang Yuli Haris, Minggu (7/3/2021) menyarankan PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) menemui Kades Selok Anyar, Nurhasin supaya ada kesepakatan. Hal ini terkait belum terbitnya izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang. 

“Kami hanya menunggu itu saja, dan izin sudah dapat kami keluarkan,” ujarnya.

Yuli, begitu sapaan akrabnya, menambahkan terkait lembar saran, pendapat, dan tanggapan dari Kades Selok Anyar Nurhasin yang menurutnya sebagai salah satu syarat dikeluarkannya izin UKL-UPL sudah ditanggapi PT LUIS.

Lembar saran, pendapat, dan tanggapan Kades Selok Anyar, Nurhasin terhadap jenis kegiatan budidaya udang PT LUIS meliputi 4 halaman yaitu wisata, jalan, pembangunan, dan sosial. Berikut ini uraian lengkapnya :

1. Halaman Wisata : Dibuka akses jalan menuju pantai (wisata) .

2. Halaman Jalan : Jalan yang sudah dibebaskan PT LUIS (tanah hak) supaya menjadi akses jalan umum selamanya

3. Halaman Pembangunan : Artinya segala bentuk bangunan tidak akan pernah menganggu pertanian sekitar

4. Halaman Sosial : supaya pengelola yang sudah dikasih kompensasi dijadikan tenaga kerja dan tidak ambil pihak lain .

Surat jawaban PT LUIS yang ditandatangani Direktur PT LUIS, Mariono kepada Kadis LH Kabupaten Lumajang perihal tanggapan, saran, pendapat Kades Selok Anyar, Nurhasin terdapat 11 poin. Berikut ini tanggapan lengkap PT LUIS :

1. Pada waktu PT LUIS berencana membuat kegiatan ini PT LUIS sudah melakukan sosialiasi dan berkoordinasi dengan masyarakat Desa Selok Anyar, khususnya masyarakat petani penggarap lahan dan sudah disepakati bahwa masyarakat tidak keberatan dengan rencana kegiatan PT LUIS dan masyarakat telah menerima uang kompensasi sebagai pengganti lahan garapan yang masuk dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT LUIS.

2. Pada waktu itu masyarakat minta untuk dibuatkan jalan sampai ke lahan pertanian agar dapat menunjang kegiatan pertanian di sekitar lokasi rencana kegiatan PT LUIS.

3. Status lahan HGU yang dimiliki PT LUIS adalah HGU untuk usaha budidaya udang, bukan untuk kegiatan lain.

4. Tempat wisata yang dimaksud pada dasarnya tidak ada, yang ada adalah lahan bekas tambang ilegal yang telah di uruk oleh PT LUIS guna untuk dimanfaatkan sesuai dengan HGU yang dimiliki.

5. Tanaman Cemara yang dimaksud sebagai tempat wisata merupakan tanaman yang ditanam untuk membendung air laut agar tidak mengalir ke lahan garapan masyarakat dan statusnya sampai sekarang merupakan lahan negara yang merupakan wilayah pantai karena jaraknya dari laut kurang dari 100 meter.

6. Terkait akses jalan, PT LUIS sudah membangun jalan sepanjang kurang lebih 800 meter dengan lebar 7 meter yang sudah diperkeras. Jalan yang dibangun ini merupakan jalan yang nantinya akan dilewati kendaraan untuk menunjang kegiatan PT LUIS dan juga merupakan wujud pemenuhan komitmen dengan warga untuk dibangunkan jalan menuju pertanian, sehingga warga penggarap lahan bisa dengan mudah menuju dan mengangkut hasil pertaniannya melalui jalan yang dibangun PT LUIS ini.

7. Jalan yang telah dibangun dilengkapi dengan jaringan listrik dan penerangan jalan guna menunjang aktivitas kegiatan PT LUIS dan warga di sekitar lokasi kegiatan.

8. Selain jalan, PT LUIS juga membangun saluran irigasi pertanian guna untuk membantu petani di sekitar lokasi kegiatan dan untuk mempertahankan aliran sungai yang ada di sekitar lokasi, sehingga air laut tidak mengalir ke lahan garapan masyarakat.

9. HGU yang dimiliki PT LUIS di Desa Selok Anyar adalah HGU untuk kegiatan budidaya udang, dalam kegiatan budidaya udang secara teknis tidak diperbolehkan ada kegiatan lain yang dapat menimbulkan suara-suara bising, karena dapat membuat udang stres dan mati, sehingga dapat menganggu kegiatan budidaya udang tersebut.

10. Pemanfaatan lahan HGU yang tidak sesuai dengan peruntukkannya akan menyalahi aturan yang berlaku, sehingga kami (PT LUIS) selaku pemrakarsa mempersilahkan warga atau masyarakat yang ingin menuju pantai untuk melakukan aktivitas berwisata asal tidak melalui lahan HGU yang kami miliki.

11. Sebagai bahan pertimbangan berikut, kami (PT LUIS) lampirkan dokumentasi kondisi eksisting (yang sudah ada) jalan dan saluran yang sudah kami bangun, serta surat pernyataan dari perwakilan kelompok masyarakat. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.