Terbit : 29 Agustus, 2019 - Jam : 20:11

Kades Arogan, Omak-omak Desa Nageri Munte Minta Perlindungan Bupati

Loading...

KARO – Omak-omak Desa Nageri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo mendatangi kantor bupati, untuk mempertanyakan kejelasan pengaduan mereka terkait Kadesnya, Munte Pelita Purba yang kunjung belum ada titik terang.

“Kasus oknum Kades tersebut sudah kita giring ke ranah hukum dan sudah kita buatkan laporan polisi ke Polres Karo bulan Juli 2019,” kata Erika br Ginting saat menemui bupati Karo Terkelin Brahmana diruang kerjanya, Kamis (29/8/2019) pukul 15.30 Wib.

Dari penjelasan Erika Br Ginting saat berdialog dengan bupati terungkap bahwa oknum Kades Nageri sudah dilaporkan ke polisi terkait penggunaan dana desa tahun 2017 dan 2018 yang diduga melawan hukum.

“Tapi sampai detik ini, kasus tersebut belum di proses, sehingga kami datang ke bupati meminta bantuan agar Kades mereka dapat diberhentikan dari jabatannya. Mengingat kami warga desa Nageri sudah muak melihat tingkah lakunya, maupun arogansi dalam jabatannya selaku Kades,” kesalnya.

“Untuk itu, tolong pak bupati percepat berhentikan oknum Kades karena warga takut silap dengan sikapnya sekarang ini, seolah olah beliau kebal hukum,” pintanya lagi.

“Kasihani kami pak Bupati , hanya bapak yang bisa membantu kami, sebab masalah ini sudah berlarut- larut tak kunjung selesai. Kami tak tahu harus berbuat apa. Sebab kasus ini juga sudah ditangani Polres, tapi belum ada tanda-tanda penyidikan dimulai,” ujar Elisabet Br Sitepu menimpali.

Menanggapi kedatangan Omak- omak dari Desa Nageri, Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan kalau permasalahan tersebut sudah dilaporkan masyarakat ke Polisi.

“Kita tunggu saja. Itu ada mekanisme sistem penanganan kasus dan urusan hukum sebab saya tidak memiliki borgol dan pistol,” ujarnya.

“Masalah pemberhentian oknum Kades, saya tidak dapat semena- mena memberhentikan seseorang berdasarkan tidak suka. Yang saya mau, harus ada regulasi dan tingkat kesalahannya yang melawan hukum,”jelas Terkelin.

Ia mengatakan, jika tingkat kesalahannya ada, segera akan diperintahkannya inspektorat dan dinas DPMD untuk mengaudit kinerjanya dan membuat kajian teknisnya.

“Jika layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan maka saya akan laksanakan amanah undang undang. Untuk memastikan kendala kasus yang sedang ditangani penyidik Polres, saya sekali ibarat penasehat hukum, mari kita sama sama mendengarkan, kita telpon penyidiknya,”ucapnya sambil menyuruh staf bupati menghubungi penyidik.

Dalam pembicaraan via telepon yang di loudspeaker, bahwa penyidik kekurangan data dari inspektorat. Sehingga penyidik belum dapat melanjutkan tahap penyidikan dan masih penyelidikan selama ini.

Mendengar penjelasan tersebut, bupati Karo langsung menegaskan dan akan perintahkan Inspektorat untuk memberikan hasil audit yang dibutuhkan.

“Pada prinsipnya Pemda Karo sudah siap, apa yang diminta penyidik akan dipenuhi,” tegas Terkelin Brahmana mengakhiri.

Kepala Inspektorat , Philemon Brahmana membenarkan, kasus tersebut sesuai kewenangannya dan sudah melakukan audit kinerja.

“Hanya saja ada kode etik yang harus kami patuhi sesama APH (Aparat penegak hukum). Hal ini untuk menjaga keharmonisan, jika sudah ditangani polisi kita tidak bisa mencampuri hanya saja, apa yang dibutuhkan secara adminitrasi bisa ajukan permintaan, maka akan penuhi. Begitu sebaliknya,” terang Philemon.

“Sesuai instruksi bupati, sekarang, besok, lusa atau kapan saja kami siap memberikan apa yang diperlukan, kami menunggu kedatangan penyidik,” pungkasnya. (Anita)

Loading...
Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.