Jatah Target Program PSR Seluas 3500 Hektare

Paluta, Nusantaraterkini.com- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Marahamid Harahap SP mengatakan jatah target program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Paluta untuk tahun 2021 mencapai hingga ribuan hektare.

“Untuk tahun ini, kita memperoleh jatah target program PSR dengan luas 3500 hektare,” kata Marahamid di ruang kerjanya, Selasa (6/4).

Mantan kepala dinas Lingkungan Hidup Paluta ini menyebutkan, jatah ini merupakan target terluas di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara.

“Dan target tersebut sudah tercapai seluas 2006 hektare lahan yang sudah terdata. Dan kita optimis target itu akan tercapai dan terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Program PSR ini, dikatakannya merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbarui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal yang bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan meningkatkan pendapatan petani.

Marahamid menambahkan, hadirnya program PSR ini melalui belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) yang merupakan program resmi Kementerian Pertanian ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam merangkul serta membantu petani kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan petani dan kemajuan sawit Indonesia.

“Kita berharap semua pihak atau stakeholder terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi serta bekerja dengan sepenuhnya untuk menyukseskan program PSR ini agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” harapnya.

Selain itu, Marahamid mengungkapkan, target dan harapan dari Pemkab Paluta melalui program PSR ini untuk industri hilir yakni pada tahun 2023 nanti akan berdiri pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh daerah melalui BUMD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Paluta khususnya petani.

Ia menambahkan PSR ini merupakan program yang penuh tantangan, namun jika dijalani dengan baik akan dirasakan manfaatnya secara ekonomis. Sebab katanya, membangun ekonomi rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pihak termasuk swasta dan juga masyarakat.

‘’Membangun perekonomian masyarakat dibutuhkan kerjasama pada tiga elemen yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Jika tiga elemen tersebut bersatu Insha Allah persoalan di kalangan petani sawit akan terselesaikan dengan baik,’’ tandasnya.

Sekedar informasi, program PSR ini merupakan program strategis nasional yang merupakan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit melalui pendanaan BPDPKS yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Untuk tahun ini, fasilitas diberikan sebesar Rp30 juta per hektare dan fasilitas pendampingan, dengan persyaratan yaitu lahan terdaftar dan berkelompok. (AYH)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.