IPW Apresiasi Kapolri Tuntaskan Kasus Unlawfull Killing 6 Laskar FPI

Nusantaraterkini.com (Jakarta) – Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Agus yang sudah menaikkan status penanganan kasus Unlawfull Killing (pembunuhan di luar proses hukum) di KM 50 tol Cikampek yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Demikian siaran pers IPW melalui Ketua Presidium, Neta S Pane yang diterima awak media ini, Kamis (11/3/2021). 

IPW mendesak agar pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuka akses komunikasi ponsel para oknum polisi di lapangan yang diduga menembak keenam laskar FPI tersebut. Tujuannya supaya diketahui, sebelum penembakan terjadi apakah mereka berkomunikasi dengan atasannya, dengan perwira berpangkat AKBP, Kombes atau perwira berpangkat jenderal.

“Lalu apa isi komunikasi mereka?. Adakah perintah penembakan atau tidak dalam komunikasi tersebut?. Sangat mustahil jika dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi. Sebab anak buah tidak mungkin untuk tidak melakukan koordinasi dan bertindak sendiri sendiri tanpa perintah atasannya,” beber IPW.

Selama ini sepengetahuan IPW, akses komunikasi tersebut sepertinya belum dibuka, baik oleh Komnas HAM maupun oleh tim FPI, padahal disana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelum dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, IPW menyerukan jejak digital itu harus diamankan.

Dinaikkannya status penanganan kasus ini dinilai IPW adalah langkah baru Kapolri dan Kabareskrim untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Sehingga dugaan Unlawful Killing yang dilakukan oleh tiga oknum anggota Polda Metro Jaya terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di tol KM 50 Jakarta-Cikampek bisa dituntaskan dengan transparan.

“Naiknya penyelidikan menjadi penyidikan, berbagai bukti, saksi, dan info baru bisa bermunculan. Temuan Komnas HAM sendiri mengindikasikan adanya Unlawfull Killing. Sehingga komnas HAM meminta kasus ini diproses hingga ke persidangan,” ungkap lembaga pengamat kepolisian tersebut.

Guna membuktikan indikasi Unlawfull Killing, Komnas HAM menurut IPW sudah menyerahkan seluruh barang bukti, hasil temuan, serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa penembakan enam laskar FPI itu. Namun Komnas HAM kata IPW sepertinya belum membuka jejak digital komunikasi para polisi di lapangan dengan atasan mereka yang memerintahkan aksi penguntitan.

“Artinya, sepanjang penguntitan itu pasti terjadi komunikasi intensif. Tidak mungkin para polisi itu dilepas begitu saja. Sehingga segala tindakan petugas di lapangan tetap dalam kendali dan kontrol atasannya, yang juga melaporkan perkembangannya ke atasannya lagi,” tandasnya.

Untuk membuka kasus ini secara transparan, IPW berpendapat semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka agar diketahui apa sesungguhnya perintah atasannya itu. Begitu juga sebaliknya, IPW menyarankan komunikasi ponsel atasannya dengan atasannya lagi yang berpangkat jenderal juga harus dibuka secara transparan, supaya diketahui apakah ada perintah penembakan atau tidak.

“Semua identitas mereka, mulai polisi di lapangan, atasannya yang berpangkat AKBP, Kombes, hingga maupun Jenderal harus dibuka secara transparan supaya kasus ini tuntas secara terang benderang,” tegasnya.

IPW mengingatkan penyelesaian kasus dugaan Unlawful Killing terhadap enam laskar FPI tersebut hingga ke pengadilan sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM. Tentunya IPW sangat berharap Polri harus bisa tuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan presisi. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.