Ini Jawaban Bupati Kabupaten Malang Terhadap Raperda APBD 2021

Malang Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian nasional yang diperkirakan melambat. Untuk itu Pemkab Malang akan terus mengupayakan refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung penguatan perekonomian.

Hal tersebut dikatakan Pjs. Bupati Kab Malang, Drs. Sjaichul Ghulam, M.M saat memberikan sambutan pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (12/11/2020).

Sambutan Pjs. Bupati Malang tersebut merupakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2021.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan selain dari sisi tehnokratik politik dan partisipatif juga top down dan bottom up berupa usulan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan dalam forum Musrenbang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten serta dari pokok pikiran dewan hasil reses dewan

Selanjutnya aspirasi tersebut dituangkan melalui Musrenbang dan pokok pikiran dewan akan tertuang pada dokumen perencanaan dan menjadi program/kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

Disampaikan bahwa dalam Penyusunan APBD 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 dimana tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021 sekaligus tahun pertama RPJMD 2021-2025.

“Di samping juga adanya regulasi yang mengamanatkan penyusunan kodefikasi dan rekening penganggaran yang baru sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta Sistem Informasi Perangkat Daerah, sehingga proses penyusunannya mensinergikan beberapa regulasi,” terang Sjaichul Ghulam dalam sambutannya.

Adapun upaya Pemkab Malang dalam rangka pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain dilaksanakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum.

Juga karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan PAD, mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif.

Baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah, meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Anggaran belanja yang bersifat spesific grant merupakan alokasi belanja yang bersumber dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi dimana sudah diatur dan diarahkan penggunaannya.

Sebagaimana Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 telah mengatur bahwa spesific grant masuk dalam komponen Dana Transfer Khusus yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi yang dialokasikan pada Pemda untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus dimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dana transfer yang bersifat spesifik untuk membiayai program dan kegiatan perangkat daerah yang sudah diarahkan penggunaannya antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa (DD), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Pada penyusunan APBD 2021 yang sedang berproses. Di mana akan masuk pada tahapan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD), apabila peraturan-peraturan dan informasi resmi yang mengatur secara rinci terkait dana transfer yang bersifat khusus sudah ditetapkan, maka alokasi dalam RAPBD tahun Anggaran 2021 akan segera disesuaikan.

Hal ini akan sekaligus dilakukan pada saat pembahasan bersama sehingga alokasi APBD dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih optimal.

Terkait dengan penyertaan modal Pemkab Malang pada Perumda Tirta Kanjuruhan, telah ditetapkan dengan Perda Kab Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perumda Tirta Kanjuruhan adalah sebesar 155 Miliar 500 Juta Rupiah yang hingga tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 126 Miliar 442 Juta 760 Ribu 481 Rupiah. Adapun pos pengeluaran pembiayaan sebesar 14 Miliar Rupiah dengan rincian sebesar 1 Miliar Rupiah dipergunakan untuk pengembalian kelebihan setor PAD Perumda Tirta Kanjuruhan dan 13 Miliar Rupiah merupakan penyertaan modal untuk program hibah APBN 2021 sebanyak 4.000 SR.

Penambahan penyertaan modal selanjutnya akan ditetapkan dengan dilengkapi dengan Kajian dari Penasehat Investasi sebagaimana amanat Pasal 16 Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemda, dan disertai dengan rencana bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan.

paya yang dilakukan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi secara efektif dan efisien adalah optimalisasi melalui pemanfaatan IT untuk aplikasi pembayaran dan tata kelola pajak daerah yang terintegrasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan tertagihnya tunggakan-tunggakan pajak komitmen Pemda dalam menyediakan anggaran untuk mendukung RPJMD Kab Malang tahun 2016-2021.

Bahwa pada prinsipnya dalam pengalokasian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai pada tahun 2021 telah disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara langsung yang dihasilkan melalui Musrenbang maupun program dan kegiatan yang bersifat arahan dalam rangka sinergitas pembiayaan dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Serta mempertimbangkan akibat dampak pandemi Covid-19, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net).

Juga pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, disamping tetap memperhatikan pencapaian outcome dari program-program yang ada, mengacu sasaran pada tahun 2021 periode RPJMD Kab Malang tahun 2016-2021.

Dalam penanganan kesehatan, dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, data merupakan hal yang utama dan sangat penting. Untuk itu Pemkab Malang memandang perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan/atau penyelewengan yang dapat mengakibatkan dana tidak terserap dengan baik.

Pada rencana anggaran tahun 2021 kami tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 terutama untuk pemenuhan operasional dan penunjang pelayanan dasar, pengendalian dan penanganan Covid-19 serta pengendalian penyakit baik yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten maupun pada level terbawah yaitu Puskesmas beserta jaringannya di 390 desa/kelurahan dengan mengoptimalkan khususnya pada sumber pembiayaan dari Dana DAK baik DAK Non Fisik maupun Fisik sebagai antisipasi kasus Covid-19 yang belum juga selesai.

Selain sumber pembiayaan tersebut Dinas Kesehatan juga ditopang pembiayaan dari APBD murni yang bersumber dari pendapatan retribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah (BLUD).

Selanjutnya terkait penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat  dilaksanakan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan usulan data melalui aplikasi SIKS-NG.

Selain itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berjenjang juga dilakukan pengawasan mulai perencanaan hingga monitoring dan evaluasi agar pemanfaatan anggarannya lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan APBD dari tahun ke tahun. Kewajiban Pemkab Malang untuk berkomitmen terhadap pokok pikiran dalam memperjuangkan aspirasi rakyat juga diatur di dalam pasal 78 ayat 2 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemda, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Proses penelaahan usulan pokok-pokok pikiran DPRD telah melalui aplikasi e-Pokir dengan tujuan untuk tetap menjaga konsistensi pokok-pokok pikiran DPRD antara proses perencanaan dan penganggaran guna mengimplementasikan program dan kegiatan tahunan dari Perangkat Daerah agar dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menghasilkan outcome yang optimal.

Suasana rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan daya beli/belanja masyarakat, dilakukan melalui fasilitasi pelayanan masyarakat untuk membeli di pasar dengan menggunakan aplikasi belanja online yang memanfaatkan teknologi internet yang bekerjasama dengan BRI, selain itu untuk pengembangan para pelaku usaha dilakukan dalam bentuk fasilitasi kemudahan legalitas usaha, sertifikasi halal dan promosi produk melalui berbagai bentuk pameran skala lokal, regional dan nasional.

Pemkab Malang berusaha untuk meningkatkan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya manusia dan melaksanakan pembinaan yang keberlanjutan, serta sebagai upaya memperkokoh jati diri bangsa, mengingat sumber daya manusia (utamanya pemuda) adalah penyokong utama masa depan Kab Malang.

Salah satu bentuk dukungan Pemkab Malang adalah dengan memberikan stimulus berupa pengajuan usulan untuk bantuan seperti belanja hibah dan bantuan sosial tahun Anggaran 2021 kepada beberapa organisasi kemasyarakatan dan pemuda. Selain itu juga melalui seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Duta Pemuda diharapkan para pemuda Kab Malang nantinya dapat berperan sebagai agen perubahan sekaligus pelopor di masing-masing desa dan kecamatan, termasuk juga sebagai jembatan penghubung terhadap kebijakan pemerintah dengan masyarakat yang menjadi subjek pembangunan di desa masing-masing.

Pada prinsipnya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional merupakan pedoman bagi Pemda dalam menetapkan Standar Harga Satuan di daerah yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui. Selain berpedoman pada Perpres dimaksud, dalam menetapkan standar harga satuan Pemda harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tentunya juga memperhatikan luas wilayah dan kondisi geografis Kab Malang termasuk juga operasional pendukungnya, sehingga diharapkan tidak membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dialokasikan, dan mampu mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. (agus dc/adv)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.