Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Hak TKD Tidak Diberikan, Pemungut PBB Sepakat Tunggak Setoran

Loading...

Jember- Kecewa atas hasil temuan rapat evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, bahwa hingga saat ini petugas pemungut PBB Desa Gambirono belum menyetorkan hasil pungutan PBB tahun 2020 dari masyarakat.Minggu, (11/10).

Lantaran hal itu, sejumlah Perangkat Desa Gambirono melayangkan surat pengaduan bersama kepada Camat Bangsalsari, terpaksa pungutan PBB tersebut tidak disetorkan, karena selama ini mereka tidak menerima uang hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) hak perangkat desa, yang sudah disewakan oleh kepala desanya.

Melalui surat perihal pengaduan bernomor,005/22/35.09.09.2002/2020, tanggal 17 September 2020, dilayangkan kepada camat Bangsalsari serta ditandatangani Sekretaris Desa Gambirono Moch.Yasin, Kasun Gambirono Kulon Ghofar Ibrahim dan 9 perangkat desa lainnya.

Surat pengaduan tersebut menyampaikan, minimnya setoran hasil pungutan PBB desa Gambirono tahun 2020, hal ini disebabkan Kepala Desa Gambirono tidak membayarkan/melunasi upah/penghasilan tambahan yang berasal dari hasil persewaan dari TKD (Tanah Kas Desa), sesuai ketentuan yang tercantum dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) yang sampai saat ini tidak jelas realisasinya.

Kepala Dusun Gambirono Kulon Ghofar Ibrahim mengatakan, Ia bersama 10 perangkat desa lainnya sengaja membuat surat pengaduan ke camat lantaran ingin menjelaskan persoalan kenapa hasil pungutan PBB dari masyarakat tidak setorkan.

Ghofar mengaku, bahwa selama ini Kepala Desa tidak memberikan upah penghasilan tambahan perangkat desa yang diambil dari hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) Gambirono.Padahal uang hasil sewa TKD haknya sebagai kepala dusun, nilainya lebih besar dari jumlah baku pungutan PBB yang dibebankan kepada dirinya.

“Pajak memang sengaja tidak dilunasi sama semua teman-teman. Sebab mereka kecewa dengan kepala desa bahwa TKD sampai sekarang itu belum terbayar, ” ujar Ghofar.

Ia menyebutkan, dirinya selaku Kepala Dusun Gambirono Kulon sesuai aturan memiliki hak atas TKD seluas kurang lebih 1,4 hektar, dengan hasil sewa senilai sekitar 20 juta lebih setahun.

Dengan beban pungutan PBB Dia sekitar 12 juta, jika dikalkulasi masih ada sisa uang yang harus diterima yakni 8 hingga 10 juta, namun sejak 2015 Ia tidak pernah menikmati hasilnya secara langsung.

“Kita sudah ngomong ke Pak Camat, kita gak bayar (red.menunggak setoran ) pajak ini ada alasannya, kita sebenarnya menerima gaji TKD, ” katanya.

Melalui surat pengaduan ini, Ghofar berharap Pemerintah Kecamatan bisa memberi solusi dengan cara duduk bersama mengatasi masalah ini.

Sementara Camat Bangsalsari Murtadlo mengaku telah menerima dan membaca surat pengaduan tersebut.Oleh karenanya, Ia menginstruksikan kepada bawahanya untuk memanggil yang bersangkutan secepatnya dan persoalan ini supaya diselesaikan secara intern.

“Saya sifatnya hanya mediasi, yang penting haknya negara itu masuk ke negara, ” tegasnya. (Tahrir).

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.