Gelar Demo di Kantor Walikota, Kejari dan Polres Blitar, KRPK Serukan Tegakkan Supremasi Hukum

Blitar – Ratusan orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Blitar, Kejaksaan Negeri Blitar, dan Polres Blitar, Kamis (21/12/2023).

Aksi demo tersebut selain dalam rangka untuk memperingati hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember yang lalu juga untuk menekan APH agar menegakkan supremasi hukum.

Aksi demo yang pertama dilakukan di Kantor Walikota. Para pendemo melakukan orasi menyuarakan terkait dengan berbagai macam tuntutan. Selain itu para peserta aksi demo juga memakai topeng dengan wajah berbagai tokoh yang terlibat dengan kasus korupsi dan aparat yang telah melakukan praktek pemerasan terhadap para pelaku korupsi.

Dalam orasinya kordinator aksi Mohammad Trijanto mengatakan, para pelaku korupsi harus segera diadili atas perbuatan mereka. Aparat hukum yang terlibat dalam kasus korupsi dan juga pemerasan terhadap oknum tersangka korupsi harus diadili.

“Kita meminta aparat penegak hukum agar melakukan penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Siapapun oknumnya harus dijebloskan ke penjara. Tidak peduli apakah itu aparat hukum atau pejabat pemerintah,” seru Trijanto dalam orasinya.

Banyak tuntutan yang disuarakan saat melakukan aksi demo di Kantor Walikota Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar tuntutan tersebut diantaranya, tangkap dan tahan mantan ketua KPK Firli Bahuri, tangkap DPO pembuat surat palsu KPK terhadap Bupati Blitar Tahun 2018, tangkap aktor pembuat surat palsu KPK.

Tidak hanya itu, tuntutan yang disampaikan di Kantor Walikota dan Kejaksaan Negeri Blitar juga terkait dengan dugaan tambak udang illegal dikawasan hutan lindung diperbatasan Kabupaten Blitar, dugaan kasus yang terhenti di Polres dan Kejaksaan Negeri Blitar dan yang terkait dengan pemilu bersih yang tanpa korupsi.

Para peserta aksi demo yang ada di Kantor Walikota dan Kejaksaan Negeri Blitar mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Aksi yang dilakukan di dua tempat tersebut menuntut agar pihak Kejaksaan Negeri Blitar segera bertindak agar supremasi hukum cepat dilakukan.

Sementara saat mendatangi Polres Blitar para peserta aksi di persilahkan oleh Kapolres Blitar Kabupaten AKBP Wiwit Adisatria, S.H., S.I.K., M.T. perwakilan yang berjumlah 15 orang mengadakan audiensi. Meminta agar kapolres yang baru menjabat ini untuk menegakkan supremasi hukum dan melawan politik uang mengingat saat ini akan perhelatan pesta demokrasi. (*)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.