Gelar Audiensi dengan Polres Blitar, GP Ansor Dukung Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan

Blitar – Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar Hermawan bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Polres Blitar membahas terkait pertambangan di Kabupaten Blitar, Senin (24/06/2024).

Dalam kesempatan itu, GP Ansor menyampaikan tuntutan tertulis untuk menutup dan menindak tegas semua aktivitas pertambangan se-Kabupaten Blitar yang tidak mempunyai kelengkapan perijinan.

“Kami Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar menuntut aktivitas pertambangan tak berizin untuk ditindak tegas oleh pihak kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam,” kata Hermawan atau biasa dipanggil Kondo.

Menurutnya, aktivitas penambangan di Kabupaten Blitar disatu sisi mampu menggerakkan ekonomi dan memberikan penghidupan yang lebih baik pada masyarakat sekitar area pertambangan serta berbagai pihak yang terlibat pada aktivitas tersebut.

Tapi disisi lain, hal ini juga memberikan dampak pada rusaknya infrastruktur fasilitas umum yang berada di sekitar area pertambangan.

“Sebagai contoh adalah rusaknya jalan jalan umum yang dilalui oleh kendaraan/truk yang memuat hasil pertambangan. Keluhan soal rusaknya jalan umum ini juga selalu menjadi problem yang dikeluhkan masyarakat selama bertahun-tahun.” ungkapnya.

Lebih lanjut, sambungnya, pihak pemerintah juga menghadapi situasi yang dilematis, dalam hal ini karena disatu sisi sebagai pihak yang harus menyediakan jalan umum yang layak pada masyarakat, tapi disisi lain jalan umum yang dibangun menjadi rusak karena faktor tonase yg berlebih dari kendaraan kendaraan yang mengangkut tambang.

“Sedangkan sangat minimnya konstribusi pertambangan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga menjadi penghambat bagi pemerintah untuk merawat berbagai infrastruktur fasilitas umum di area sekitar pertambangan.” tandasnya.

Ia menambahkan, solusi atas kondisi ini sebenarnya sudah ada yaitu penerbitan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) yang hasilnya akan masuk sebagai restribusi pajak daerah. Tapi probrem baru muncul, karena SKAB ini hanya bisa diberikan oleh pemerintah kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Blitar ini banyak aktivitas pertambangan yang belum mengantongi IUP Operasi Produksi maupun kelengkapan kelengkapan lainnya, yang artinya aktivitas pertambangan di Kabupaten Blitar ini sebagian besar adalah ilegal dalam kacamata hukum.

Pertambangan yang ilegal, maka dipastikan akan menimbulkan berbagai probrem umum kemasyarakatan di areal tambang. Salah satunya adalah problem klasik ekologis juga menimbulkan problem klasik kemasyarakatan yaitu pembelahan masyarakat di areal tambang karena mengakibatkan munculnya pihak pro dan kontra tambang. Karena pihak pertambangan belum mampu mensosialisasikan berbagai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat secara fair.

“Penolakan penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal dengan berbagai macam isu dan permasalahannya sudah cukup banyak tersebar merata di Kabupaten Blitar, mulai dari pertambangan galian C di Blitar utara sampai Blitar selatan, mulai dari pertambangan pasir sampai pertambangan sumber daya alam lainnya.” imbuhnya.

Hermawan juga menjelaskan, benang kusut atas aktivitas dunia pertambangan ini hanya bisa diurai dengan penegakan hukum yang tegas, merata tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih.

“Kami selaku salah satu Ormas Gerakan Pemuda yang mempunyai sejarah panjang di Republik ini, Ormas yang dilahirkan oleh para Kyai dan Ulama Nusantara untuk menjaga negeri ini sangat mendukung berbagai upaya pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum di sektor pertambangan,” pungkasnya. (*)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.