Terbit : 5 Desember, 2019 - Jam : 20:44

Galian Tanah Ilegal, Satpol PP akan Seret ke Ranah Hukum

KABUPATEN TANGERANG – Para pemilik galian tanah ilegal yang membandel dan melakukan aktifitasnya tanpa izin di wilayah Kabupaten Tangerang akan dikenakan kenakan hukuman pidana Yustisi.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi, pihaknya menjelaskan bahwa hal tersebut bisa memberikan efek jera.

“Jadi kalau mereka memindahkan secara asal galian tanah mereka, apalagi di lahan hijau itu kan akan merusak ekosistem dan lahan hijau berkurang,” jelasnya, Kamis (05/12/2019).

Bambang menambahkan, jika para pemilik galian tanah ingin melakukan pemindahan lahan harus mempunya surat-surat atau dokumen penting seperti surat ijin usaha.

“Contohnya seperti AMDAL yah, nanti kita cek nih dia punya gak, kalau ga punya ya terpaksa kita segel, kata dia, nah nanti kalau di segel tapi dia masih melakukan aktifitas galiannya maka hukum yustisi yang akan berlaku nantinya,” pungkasnya

Lanjutnya, hukuman Yustisi saat ini memang belum berlaku di Kabupaten Tangerang. Namun pihaknya berencana akan memberlakukannya di tahun depan.

“Hukuman yustisi ini sangat berat lho, dendanya lumayan tinggi, saya lupa berapa tapi lumayan tinggi sih,” ucapnya.

Maka dari itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar para pemilik galian tanah wajib mempunyai surat-surat ijin usaha.

“Kami himbau kalau pindah galian tanah harus ada dokumen berupa AMDAL atau sejenisnya. Jadi ekosistem lingkungan akan terjamin aman, kalo tidak, bisa makan lahan hijau jadi habis,” tutupnya. (Rohman)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.