Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Tanggapi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Blitar – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Tanggapan itu mengemuka pada Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Selasa (28/05/2024) malam.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifa’i dan Mujib. Turut hadir Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar dan sejumlah kepala OPD.

Ketua DPRD Suwito menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan tahap lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya, dimana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

“Maka sesuai pasal 205 ayat (1) huruf a butir 3, Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahap berikutnya adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.” Jelasnya.

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi GPN dan Fraksi Golkar Demokrat.

Sementara Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya yang disampaikan juru bicaranya Aryo Nugroho, salah satunya berbicara soal penanganan kesehatan masyarakat khususnya mengenai stunting yang masih jauh dari harapan.

Menurutnya, ketersediaan dana dari APBD yang dialokasikan untuk menangani stunting justru membuahkan hasil yang mengecewakan.

“Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai angka 20,3%. Angka ini justru lebih tinggi dari tahun 2022 yang mencapai 14,3%.” ungkapnya. (RD)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.