Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Forum Pasuruan Berdaulat ‘Luruk’ BKD Kota Pasuruan

Loading...

Pasuruan – Forum Pasuruan Berdaulat FPB mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Kamis (2/1/2020). Kedatangan FPB bertujuan untuk mempertanyakan hasil Tim BKD terkait kasus dugaan perselingkuhan oleh ASN yang menduduki sebagai Kasi Sarpras (Sarana Prasana) Paud dan TK Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dengan seorang oknum di salah satu Yayasan lima bulan lalu.

Dalam audensi Forum Pasuruan Berdaulat ditemui langsung oleh Kepala BKD, Faqih. Faqih menjelaskan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan penyampaian secara lisan. Oknum ASN tersebut, katanya, akan diganjar sanksi penurunan jabatan tiga tahun.

“Kita hanya bisa memberikan hasilnya secara lisan dari keputusan atau sanksi yang diberikan kepada oknum tersebut, yang jelas sanksinya itu penurunan jabatan selama 3 tahun, ini juga surat keputusan baru turun per 2 Januari 2020 ini, kalau ada kejadian lagi pasti nanti kita tindak lebih keras lagi,” katanya.

Faqih enggan untuk memberikan salinan keputusan tersebut ke FPB. Ia beralasan putusan itu wewenang ketua tim yakni Asisten I setdakot Pasuruan.

“Kita tidak bisa memberikan salinan dari hasil keputusannya, kalau lebih jelasnya langsung saja menemui Ketua Tim yaitu Asisten I dan kalau misalkan rekan – rekan meminta salinan keputusan, monggo silahkan langsung membikin surat resmi kepada PLT Walikota, sesuai perintah dari PLT Walikota,” ujar Faqih.

Kordinator Pasuruan Berdaulat Saiful Rizal mengaku kecewa dengan sikap BKD yang tidak ingin memberikan salinan keputusan tersebut. “Kami sangat kecawa atas sanksi yang diberikan oleh Tim dan pihak BKD tidak bisa menunjukkan secara jelas hasil sanksinya, mereka hanya memberikan secara lisan,” ujarnya.

Saiful menambahkan sanksi tersebut terlalu rendah, ia menyebut tidak akan tinggal diam dengan keputusan atau penjelasan dari BKD dan berencana akan menemui Plt Walikota.

“Kami lebih legowo bahwa pihak BKD bisa memberikan salinan surat keputusannya. Dengan adanya ini kami akan tetep melayangkan surat dan akan luruk PLT Walikota, guna memberikan penjelasan lebih jelas dan meminta salinan surat keputusan yang diberikan,” demikian Saiful. (Ri)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.