Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Dugaan Tendensi kepentingan Komisioner Komisi Informasi Banten 

Loading...

TANGERANG NUSANTARA TERKINI. Com – Menyikapi pernyataan dari Komisioner Komisi Informasi Banten  HILMAN, M.Si yang menyatakan belum menerima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi berbanding terbalik dengan penjelasan dari salah satu stafnya yang mengatakan sudah meregistrasi surat yang kami ajukan.”ungkap Ahmad Priatna

Wakil Koordinator, Tangerang Public Transparency Watch (Truth) senin (5/10 )

 

“Aneh rasanya bila dalam satu lembaga memiliki penjelasan yang berlawanan. Padahal pada tanggal 11 Agustus 2020 kami sudah mengirim surat penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi banten via email . Kemudian kami mengkonfirmasi surat yang kami kirim ke salah satu staff nya dan iya mengatakan bahwa surat yang kami kirim sudah terdaftar dan/atau teregistrasi.”Bebernya.

 

Ia menjelaskan, Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 kami kembali menghubungi salah satu staff komisi informasi banten via whattaps untuk menanyakan perkembangan surat yang kami ajukan, sekaligus mempertanyakan pernyataan komisoner Komisi Informasi Banten HILMAN, M.Si. Beliau mengatakan bahwa sudah meregistrasi surat penyelesaian sengketa informasi dan terkait pernyataan komisoner Komisi Informasi Banten HILMAN, M.Si beliau tidak tahu-menahu soal itu.

 

“Kami menduga pernyataan komisoner Komisi Informasi Banten HILMAN, M.Si  memiliki tendensi kepentingan tertentu. Sebab memberikan pernyataan di depan publik tanpa mengetahui kebenaran informasi terlebih dahulu. Apalagi dia merupakan salah satu komisioner komisi informasi  yang seharusnya menjadi figur atas keterbukaan informasi publik di provinsi Banten. Bisa fatal apabila memberikan informasi yang tidak benar adanya.”tutur aktifis dikenal kritis itu.

Dirinya juga mengkritik tajam, Kami juga mempertanyakan pernyataan Komisioner Komisi Informasi Banten HILMAN, M.Si yang mengatakan bahwa “laporan pidana hanya bisa dilakukan jika termohon tidak menjalankan amanah putusan yang sudah inkrah.” Kewenangan dari Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik, bukan memberikan tafsiran terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Sangat jelas apa yang dikatakan HILMAN, M.Si sudah melampaui kewenangan dari komisi informasi publik.”Cetus ahmad.

Berdasarkan hal tersebut sambung Ahmad, Kami Mendesak Komisioner Komisi Informasi Banten HILMAN, M.Si menarik pernyataan yang tidak benar bahwa surat penyelesaian sengketa informasi lembaga kami belum teregistrasi. Sebab jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak ada pernyataan resmi, maka kami akan melaporkan ke dewan etik komisi informasi atas dugaan pelanggaran etik.”tegas ahmad menutup pernyataan nya. (Man)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.