DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Jawaban Bupati Atas PU Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2021
Blitar – DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna, Selasa (13/10/2020) malam. Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita K.D, SIP juga dihadiri Pjs Bupati Blitar Drs. Budi Santosa, Sekda Kabupaten Blitar dan sejumlah kepala OPD.
Paripurna yang diselenggarakan di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada malam hari itu dengan agenda Penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita K.D, SIP pada saat memimpin rapat paripurna menyampaikan, bahwa sebagaimana diketahui pada rapat paripurna Senin (12/10) Pjs Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021.
Dan pada Selasa (13/10), lanjut Susi Narulita menyampaikan, Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Maka tahapan berikutnya adalah tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD.
Sementara itu, jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi dibacakan oleh Pjs Bupati Blitar. salah satu poin jawaban atas pandangan umum fraksi terkait dengan pemindahan tugas dan fungsi penyusunan KUA PPAS dari Bappeda ke BPKAD, maka pihaknya akan memperhatikan pandangan umum tersebut.
“Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar Demokrat,” jelasnya saat menyampaikan jawaban.
Disamping itu terkait masukan dengan kerusakan infrastruktur jalan, sambung Pjs Bupati Blitar menyampaikan, maka pihaknya akan memperhatikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan mempertimbangkan design kontruksi jalan. Untuk jalan rusak akan didata dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, kedepan pihaknya juga akan berupaya mendayagunkan BUMD Kabupaten Blitar bisa bekerjasama dengan BUMD Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar sehingga PAD dari sektor pertambangan bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semua.
“Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PDI-P, Fraksi PKB dan Fraksi PAN,” jelasnya. (Rid/Adv)
