DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing dengan APD, Bahas Soal Pendataan Bantuan Pemerintah

Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar hearing dengan kepala desa se-Kabupaten Blitar terkait Pendataan Bantuan Pemerintah (Bansos Kabupaten, Bansos Provinsi, BTS Kemensos, PKH dan BPNT) di Ruang Rapat Kerja DPRD Kab. Blitar, Rabu (17/06/2020).

Selain diikuti para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, juga dihadiri Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar.

Dalam hearing itu para kepala desa mengeluhkan masalah pendataan penerima bantuan yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai tidak sesuai kondisi dilapangan, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan, hasil hearing ini para kepala desa meminta agar penyaluran bansos untuk berikutnya tidak terjadi tumpang tindih alias semrawut.

Disamping itu, sambungnya, gugus tugas dan dinas terkait juga memberikan kewenangan kepada para kepala desa untuk mengirimkan data penerima yang layak menerima bantuan untuk tahap berikutnya.

“Sehingga para kepala desa tidak menjadi bulan-bulanan oleh warga masyarakat. Jadi dinas terkait memberi kewenangan kepada desa untuk mengirimkan data yang layak menerima,” ujar Sugeng Suroso ditemui awak media usai hearing.

Diakuinya, karena memang namanya tanggap darurat dan dibutuhkan kecepatan, otomatis dilaksanakan dengan tergesa-gesa, maka hasilnya pasti tidak optimal. “Nah, justru penyaluran yang kemarin itulah kita pakai sebagai evaluasi agar berikutnya menjadi lebih baik,” tandasnya.

Pihaknya juga menyarankan agar data penerima dikembalikan ke pihak desa, karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang tahu persis kondisi warganya.

“Kita berharap Covid-19 ini segera berakhir, karena sudah menghabiskan materi dan tenaga untuk penanganan Covid-19, selain itu masyarakat juga harus tetap disiplin mematuhi anjuran pemerintah, sehingga kegiatan masyarakat, kondisi ekonomi dapat segera normal seperti semula,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan APD Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono mengatakan, dalam hearing tadi para kepala desa sudah menyampaikan permasalahan yang ada dilapangan dan didesanya masing-masing, serta nanti kepala OPD terkait akan menyampaikan semua usulan kepada Bupati, baik tentang bansos, data ataupun sanksi hukum yang selama ini ditakutkan oleh para kepala desa.

Pihaknya juga mengharapkan kembali kearifan lokal, yakni pendataan bantuan kembali ke desa masing-masing. Disamping itu, sambungnya, dalam hearing itu juga terdapat usulan dari pihak dewan untuk menyampaikan ke Bupati agar menghibahkan anggaran ke desa guna menutupi kekurangan bansos yang disalurkan.

“Komplek permasalahannya, termasuk data sudah fix tahap pertama diluncurkan bantuan dan tahap kedua data itu hilang,” imbuh Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangsono. (Rid/Adv)

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.