DPRD “Hambat” Program Gubernur Bengkulu

NusantaraTerkini.Com– Program kerakyatan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terancam. Sebabnya, DPRD Provinsi Bengkulu terkesan menunda-nunda pembahasan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P).

Terbukti hingga saat ini pembahasan RAPBD-P sama sekali belum dijadwalkan. Padahal Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah disampaikan sejak satu bulan yang lalu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bengkulu yang sepertinya mulai geram melaporkan hal ini ke Kemendagri RI. Menurutnya, hal ini harus dilaporkan sebagai antisipasi, sebab jika bermasalah maka Bengkulu terancam dana alokasi umum dan khusus dipotong.

“Ketika dana alokasi dipotong yang tanggung jawab siapa. Dilaporkan ke Mendagri dan ditembuskan ke BPK dan BPKP, artinya bila itu nanti jadi temuan karena keterlambatan salahnya bukan pada posisi gubernur,” jelas Gubernur.

Sementara itu, diketahui sore hari ini (1/8) pukul 16.00 WIB lewat, DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat badan anggaran (Banggar). Tampak SKPD lingkungan Pemprov Bengkulu menghadiri rapat tersebut.

Saat mencoba mengkonfirmasi mengenai RAPBD yang tak kunjung dibahas ke salah satu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yakni Riswan Veri.

Wakil Ketua Komisi IV tersebut meminta hal ini ditanyakan sama pimpinan atau anggota dewan yang lainnya saja. “Sama yang lain saja ya, itu lagi rapat banggar, saya bukan anggota banggar,” kata Riswan Veri. (NU001)