Dinilai Ada Kongkalikong Sewa TKD Mayangan, Pj Kades Ambil Langkah Lelang Terbuka

Jember- Pemerintah Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menggelar lelang terbuka Tanah Kas Desa (TKD) seluas 18 hektar di Pendopo Kantor Desa.Kegiatan ini di hadiri oleh Muspika serta diawasi langsung oleh BPD dan Masyarakat. Jumat, (01/01/21) 

PJ Kepala Desa Mayangan Imam Suroso usai membuka kegiatan mengatakan, pelaksanaan lelang TKD sudah sesuai dengan Permendagri nomor 01 tahun 2016, Perbup nomor 50 tahun 2012 dan Perdes nomor 05 tahun 2020 tentang sewa TKD.Disana mengatur bahwa dalam penyewaan TKD setiap tahun harus diadakan evaluasi.

Imam mengaku, Lelang TKD Mayangan terpaksa harus dilakukan evaluasi, pasalnya selama Desa Mayangan dipimpin Kepala Desa Sulimah, belum pernah sekalipun mengadakan lelang secara terbuka dan transparan dan juga belum adanya evaluasi tentang TKD.

“Memang setiap tahun harus dievaluasi dan tahun ini tidak ada evaluasi.Sehingga menginjak evaluasi ini yang akan dilaksanakan pada anggaran APBDes tahun 2021,” kata Imam.

Imam menjelaskan, terlaksananya kegiatan lelang TKD ini atas dasar kehendak dan kesepakatan masyarakat sendiri.Dana Hasil lelang nanti akan digunakan untuk keberlangsungan roda pemerintahan desa serta menunjang kesejahteraan perangkat desa dan BPD.

“Jika menemui kendala maka supaya dilaksanakan dengan kekeluargaan dengan cara duduk bersama sehingga nanti tidak ada istilah keberatan dan berakhir damai, ” tegasnya.

Ketua BPD Mayangan Yudi Jatmi Eko dalam sambutanya menyampaikan, fungsi BPD adalah monitoring dan evaluasi dalam rangka untuk pengawasan kinerja Kepala Desa, termasuk pada hari ini mengawasi proses pelelangan TKD.

“Jadi kami tidak masuk terlibat di dalamnya, ” kata Yudi.

Sementara Iptu Danu Prasetyo selaku pihak Muspika Gemukmas mengapresiasi langkah PJ Kepala Desa Mayangan Imam Suroso, untuk melakukan evaluasi lelang TKD Mayangan.Katanya, langkah ini dinilai sangat tepat, karena bisa mengurangi beban tugas terkait kamtibmas.

Danu menilai, dengan lelang TKD secara terbuka dan transparan, masyarakat penyewa TKD memiliki legalitas terkait hak kelolanya, sementara pemerintah desa juga memiliki legalitas terkait dana yang didapat dari si pengelola.

Danu menambahkan, ini adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah terkait TKD.Karena banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ada sengketa terkait lahan garap hak kepala desa.

“Lelang ini sudah di desain terbuka semua pihak akan tahu berapa nominalnya, berapa ketentuannya sudah di atur sedemikian rupa sesuai aturan yang ada, ” lanjutnya.

Ia berharap, dengan lelang ini semua pihak dapat memberikan manfaat.”Desa bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pengelola juga akan bermanfaat dan tidak akan terjadi konflik lagi, ” kata Kanit Sabhara Polsek Gumukmas yang baru saja naik pangkat menjadi Iptu. (Tahrir).

Rekomendasi
Loading...

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.