Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Diduga Arahan, 8 Perusahaan Ditetapkan Menang Tender Proyek APBD Provsu

Loading...

Kepulauan Nias – Paket proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan sebelumnya sebanyak 14 Paket diperuntukkan di wilayah Kepulauan Nias Tahun Anggaran 2019, 8 Paket telah ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan : 11-PK Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 27 Juni 2019, 6 Paket lainnya, Gagal tender.

Dari hasil penetapan tersebut, salah satu perusahaan yang telah mengikuti proses tender dengan nilai penawaran terendah menyampaikan sanggahannya kepada Pokja Pemilihan :11-PK pada 28 Juni 2019.

Alasan sanggahan, karena dinilai penetapan pemenang terindikasi adanya kecurangan dan persengkongkolan antara Pokja dengan peserta lelang tertentu, juga, diduga kuat adanya pihak ke tiga yang mengarahkan Panitia Pokja Pemilihan.

“Penetapan 8 pemenang tender ini sangat kuat diduga syarat KKN, salah satu buktinya adalah dengan tidak diundangnya perusahaan kami untuk klarifikasi dokumen, tetapi tiba-tiba pada tanggal 27 Juni 2019 diterbitkan pengumuman penetapan pemenang, tentu dalam hal ini, awalnya kita harapkan Pokja bekerja dengan profesional serta sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada dan tidak bertindak diluar ketentuan, namun tidak demikian kenyataannya” Kata Roy S Siregar Direktur CV. LAMMARISI (Peserta lelang dengan penawar terendah) kepada wartawan via selular, Minggu (30/6).

Dijelaskan Roy, Pada Paket Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Lahewa-Afulu di Kabupaten Nias Utara dengan nilai HPS Rp. 2.650.000.000,-(dua miliar enam ratus lima puluh juta). CV. IHAKA (yang ditetapkan menang tender) menawar senilai Rp. 2.602.856.789.63,-. Sementara CV. LAMMARISI menawar senilai Rp. 2.273.093.945.50,-. Artinya, dari selisih penawaran, sudah ada penghematan uang negara sebesar 300 juta lebih.

Dengan tegas, Roy dalam surat sanggahannya menolak penetapan pemenang tender atas CV. IHAKA tersebut dan mempertanyakan kepada Pokja 11 apakah pemenang tender telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2013 terhadap dokumen sebagai berikut : 1. Tenaga Ahli beserta referensi kerja yang dimiliki personil CV. IHAKA apakah sudah sesuai dan benar? 2. Metode pelaksanaan dan rencana keselamatan konstruksi (RKK). 3. Dukungan Peralatan. 4. Pajak Perusahaan dan Pajak tenaga tetap. 5. Pengalaman Perusahaan.

Informasi berhasil dihimpun, sejumlah perusahaan yang telah mengikuti pelelangan pada 8 paket dimaksud, Pokja belum mengundang mereka untuk Klarifikasi berkas. Hingga berita ini diturunkan, wartawan terus berupaya untuk memperoleh kontak Pokja di Medan. (aza)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.