Dempo Xler; Gubernur Harus Evaluasi Kepala Dinas Provinsi Bengkulu Yang Tidak Bekerja Maksimal

Bengkulu,Nusantaraterkini.Com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melalui Komisi 1 dibawah pimpinan Dempo Xler, S. IP. M. AP, mengatakan Gubernur Bengkulu harus evaluasi Kepala Dinas provinsi Bengkulu yang tidak mampu bekerja maksimal.

Dia menegaskan urgensi tindak lanjut yang nyata terhadap penandatanganan kontrak kerja oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah  Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan hari Senin, 29 Januari 2023 lalu.

Dikatakan Dempo, kontrak kerja tersebut harus direalisasikan sesuai dengan komitmen. Sehingga, program yang dianggarkan harus direalisasikan.

“Jika kepala OPD tidak mampu merealisasikan sesuai dengan komitmen kontrak kerja, Gubernur harus mengevaluasi kepala dinas tersebut.” 

Dempo menyoroti tandatangan kontrak kerja harus lebih dari formalitas belaka.

Karena, percepatan pembangunan daerah itu tergantung kerja OPD. 

“Kontrak kerja harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan OPD untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Percuma program dianggarkan, kalau tidak dilaksanakan. Masyarakat menunggu kerja pemerintah untuk kemajuan Bengkulu,” tegas Dempo Xler.

Politisi  muda yang kembali menjadi caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu ini menyatakan, penandatanganan kontrak kerja tersebut tidak boleh hanya menjadi seremonial.

Tetapi harus diikuti dengan implementasi dan tindakan konkrit.

“Kami menekankan kepada pemerintah provinsi untuk tidak hanya memandang tandatangan kontrak kerja sebagai simbolis belaka. Implementasi yang nyata dan komitmen yang kuat dari setiap OPD diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.” 

Pemerintah Provinsi Bengkulu diingatkan tentang pentingnya memastikan bahwa kontrak kerja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi panduan kerja yang dinamis bagi setiap OPD.

Pendekatan ini diharapkan akan menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Langkah yang diambil oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Tindak Lanjut yang sungguh-sungguh dari pemerintah provinsi diharapkan akan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Bengkulu ke depannya.”  

Lebih lanjut Dempo mengatakan, tindak lanjut yang nyata terhadap penandatanganan kontrak kerja oleh OPD di Provinsi Bengkulu diharapkan akan berdampak positif dalam berbagai bidang.

“Kontrak kerja yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini karena kontrak kerja akan menjadi acuan bagi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” 

Selain itu, dengan adanya kontrak kerja tersebut seharusnya akan ada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. 

Kemudian, kontrak kerja yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Karena, kontrak kerja akan menjadi dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Dengan demikian, tindak lanjut yang nyata terhadap penandatanganan kontrak kerja oleh OPD di Provinsi Bengkulu merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” 

Diakhir pernyataannya Dempo berkomitmen bahwa sebagai fungsi legislatif DPRD Provinsi Bengkulu akan mengawasi setiap setiap OPD, agar benar-benar menjalankan kontrak kerja yang telah disepakati tersebut.

“DPRD akan terus mengawasi kinerja setiap kepala OPD,” tuturnya. (adv)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.