Cegah Putus Pakai KB di Masa Pandemi, Pemprov Salurkan 1500 APD untuk Bidan
BENGKULU – Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak pada semua sektor, termasuk program Keluarga Berencana (KB). Ada 4.000 aceptor KB di provinsi Bengkulu yang terputus atau terhenti selama Covid-19.
Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar program KB karena dampak Covid-19, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyalurkan APD kepada seluruh bidan desa. Minimalnya satu bidan mendapatkan satu APD agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita membuat gerakan bersama, semua bidan desa diminta untuk tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di wilayah tugas masing-masing dengan tetap menjalankan protokol kesehatan,” sampai Gubernur Rohidin usai membuka Seminar Cegah Putus Pakai KB di masa pandemi Covid-19 yang digelar BKKBN Provinsi Bengkulu sacara Virtual di ruang VIP Pola, 06/05/2020.
Rohidin meminta secara tegas agar masyarakat terbuka terhadap status kesehatannya ketika berobat atau ingin mendapatkan pelayanan medis. Jika ada gejala penyakit tertentu harus diinformasikan lebih dulu agar bisa diantisipasi oleh tim medis dalam melakukan penanganan sehingga tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19.
“Masyarakat tolong jujur kalau akan berhadapan dengan tenaga medis termasuk petugas pelayanan KB. Apabila mempunyai riwayat perjalanan dari luar daerah apalagi ada gejala penyakit yang mengarah pada covid tolong disampaikan secara terbuka supaya menghindari penyebaran terhadap orang lain,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Rohidin juga berharap seluruh perangkat desa, ikatan Penyuluh Lapangan KB termasuk penggerak PKK pada tingkat desa dan kelurahan bersinergi membuat jadwal agar pelayanan KB bisa dilaksanakan melalui tenaga bidan setempat sesuai protokol kesehatan.
Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan membagikan APD kepada seluruh bidan desa sejumlah 1.500 buah melalui Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Bengkulu.
Pengurus IBI akan Distribusikan Bantuan APD ke Seluruh Bidan Desa se Provinsi Bengkulu
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indoensia (IBI) Provinsi Bengkulu Yusniar mengatakan bahwa pelayanan di masa Covid-19 ini harus mengikuti beberapa protokol kesehatan, salah satunya pemberi layanan atau petugas bidan juga harus menggunakan APD.
Dikatakan Yusniar, inilah keluhan yang banyak disampaikan kawan-kawan bidan di desa karena kesulitan mendapatkan APD untuk menjalankan tugasnya.
“Alhamdulillah pak gubernur langsung merespon dan akan memberikan 1.500 APD. Nanti kita akan distribusikan terutama sasarannya ke bidan desa supaya pelayanan di desa tetap bisa dilaksanakan kemudian juga untuk bidan yang praktek mandiri,” katanya usai mengikuti Seminar Cegah Putus Pakai KB di masa pandemi Covid-19 yang digelar BKKBN Provinsi Bengkulu sacara Virtual di ruang VIP Pola, 06/05/2020.
Lanjutnya, salah satu yang diharapkan dari kegiatan ini adalah gerakan bersama terutama memberdayakan seluruh potensi yang ada seperti seluruh kader yang berada di desa serta penyuluh Keluarga Berencana (KB) secara bersama bersinergi membuat gerakan.
“Tidak harus keluar rumah tapi penyuluh akan mendata dan membuat janji sehingga akan menjadi penghubung ke petugas kesehatan atau bidan sehingga tidak ada pengumpulan banyak orang sehingga benar benar memenuhi protocol kesehatan,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Rusman Efendi. Ia menjelaskan dalam rangka cegah putus pakai KB di masa pandemi Covid-19 memang gerakan bersama seperti ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Untuk sampai ke masayarakat yang paling dekat adalah kader. Kader inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak bagaimana pesan-pesan tersebut sampai dan masyarakat tetap melaksanakan KB di masa pandemi ini,” harapnya.
Kader ini juga diharapkkan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat untuk BerKB lalu Kemudian bersama PLKB menghubungi dan membuat janji dengan bidan untuk pelaksanaan program KB, karena ada pembatasan orang berkumpul sehingga tidak bisa dilakukan pelayanan secara masal.
“Jadi fungsi gerakan ini bagaimana BKKBN menggerakkan dan memberikan penyuluhan agar jangan tidak lupa atentang program KBnya kemudian menggerakkan bidan desa agar atau tenaga medis lainnya agar pelayanan KB tetap dilayani dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan covid-19,” tutup Rusman. (MC)
