Camat Pedamaran: Aturan, Dasar Utama mengambil Kebijakan Yang Konsisten

Ogan Komering Ilir- Silahturahmi non formil Dewan pembina LKPA (lembaga pengawas anggaran Covid 19) Ogan komering ilir, juga selaku tokoh masyarakat di desa menang raya Rusman enan di dampingi Rendy achmad koordinator Lkpa sumsel selaku tokoh aktivis muda dan juga putra asli daerah pedamaran, di hadiri langsung oleh camat pedamaran telly thaurussia.

Di tengah rumor yang beredar,
Terkait implementasi pembagian BLT DD desa menang raya, yang menjadi perbincangan saat ini

Rusman enan ,mewakili masyarakat
menyampaikan bahwa ,Pemimpin di desa menang raya harusnya Transparan terhadapan anggaran dan juga harus bijak dalam mengambil keputusan, keputusan tidak bisa di ambil sendiri keputusan harus melibatkan rakyat, minim nya keterbukaan informasi membuat bigung masyarakat menjadikan masyarakat Turun dan mendesak Pihak kecamatan untuk segera mengatasi masalah yang tengah terjadi, ini alami terjadi atas dasar bentuk kekecewaan masyarakat,tentu ini bukan hal yang kita inginkan.

Sementara itu, camat pedamaran juga merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan masyarakat khususnya di desa menang raya, Dana Desa di gunakan sesuai Aturan Kemendes di salurkan dan di manfaat kan utk warga desa dgn batasan batasan yang nanti nya di pertanggung jawabkan sesuai diatur dalam permendes.

Banyak upaya yg bisa di laksanakan Desa, anggaran dpt di gunakan untuk padat karya sehingga warga bisa di libatkan untuk turut Aktif dalam pembangunan Desa. Namun tetap berpegang pada ketentuan aturan, dan utk Pencegahan pada masa Pandemi Covid19 Wajib taat Protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Kemudian Koordinator advokasi Lkpa sumsel mewakili pemuda selaku putra daerah ,angkat bicara ,semua sudah ada aturan nya, aturan aturan dalam uu seharusnya di implementasi kan dengan baik apa lagi di tengah pandemi ini , sudah jelas dalam “UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Harapan Kedepan Masyarakat perlu di berikan edukasi hukum mengenai aturan dalam sistem pemerintahan,agar tidak terjadi lagi hal yang demikian ujarnya.

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.