Terbit : 5 September, 2019 - Jam : 20:15

Bupati Karo Tandatangani SKB Bentuk Komitmen Jalan Alternatif Medan – Berastagi

Loading...

KARO – Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama para 7 Bupati, ICK (Ikatan Cendikiawan Karo), Formanas, (Forum Masyarakat Nasional) BPPJN II Medan, mengadakan rapat dengar pendapat terkait jalan alternatif Medan – Berastagi, Kamis (05/09/2019) di ruang rapat Komisi D DPRD Provsu yang dipimpin Ketua Komisi D Sutrisno Pangaribuan.

Dalam rapat, Julianus Sembiring selaku Forum Masyarakat Nasional (Formanas) Medan mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah tidak membuat jalan alternatif Medan – Berastagi. Masyarakat yang tergabung dalam Formanas akan terdepan dan siap berjuang bersama elemen masyarakat, pemerintah kabupaten dan provsu untuk mendobrak pemerintah pusat.

“Sebelumnya kami Formanas melakukan aksi damai unjuk rasa di Medan sepekan yang lalu. Itu adalah murni pesan moral dari masyarakat, tidak ada kepentingan lain, dan jelas saat ini kami akan secara bergantian menyampaikan aspirasi,” ujar Julianus sembari mempersilahkan kepada tim gabungan yang ada dalam struktur Formanas agar menyampaikan keluh kesah dan tanggapan betapa pentingnya pembangunan jalan alternatif Medan – Berastagi.

Ketua harian pengurus pedagang Kota Medan, Jusup Ginting mewakili para pedagang yang tersebar di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, Pancur Batu mengatakan, setiap hari pedagang yang berjumlah 3.500 orang, semuanya belanja ke daerah Karo untuk membeli kebutuhan kota medan seperti sayur mayur dengan pengeluaran 30-50 juta.

“Saat jalur lalulitas Medan-Berastagi terjadi macet, disini pedagang mengalami kerugian per/hari 175 miliar. Dasar inilah yang menjadi alasan para pedang mendukung penuh pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi dan harus ada solusi. Kami siap terdepan untuk mendobrak agar jalan alternatif dapat terealisasi,” ujar Jusuf Ginting.

Hal senada juga dilontarkan, Petrus Sembiring mewakili transportasi umum. “Tansportasi melalui jalan Medan-Berastagi, harus ada solusi. Karena jarak tempuh Medan-Berastagi mencapai 7-8 jam. Akibat memakan waktu yang relatif lama, sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Jika tidak terjadi macet jarak tempuhnya hanya memakan waktu 2 jam,” keluhnya.

Para supir bus umum mengalami kerugian dalam trip, belum lagi biaya spare part kendaraan. Apabila digunakan secara terus menerus dalam waktu lama, akan mempercepat usia spare part harus diganti. Akibat terjadinya kemacetan, kendaraan dapat mogok dan rem blong. Hal ini siapa yang bertanggung jawab?, semua kerugian ditanggung tanggung sendiri.

Ditambahkannya lagi, “Yang mirisnya lagi, saya selaku warga Karo sangat sedih melihat situasi kejadian mecet yang terjadi hampir setiap hari. Macet berdampak juga pada Pariwisata Karo menjadi merosot. Sebab, seringkali para wisatawan dari luar Karo berada di terminal bus Medan, yang enggan ke Tanah Karo akibat terkena macet dan bermalam di jalan. Nah, sugesti ini menjadi trauma para wisatawan yang kan ke Karo menjadi malas,”sebutnya.

Kepala BPPJN II Medan Ir. Selamet Rasyid Simanjutak melalui Kabid Cutreno membenarkan, bila tahun 2020 nanti ada revitalisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelebaran jalan di 2 titik. “Kedua titik ini berada di STA 37 PDAM Sibolangit dan STA 53 Penetapan Doulu berupa Kantilever yang berbiaya 80 milyard. Sementara program jalan tol maupun Jalan layang setahu saya belum ada masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” ujarnya menjelaskan.

Sementara, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan melalui Dinas PUPR Ismail menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan tahapan sosialisasi seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi.

“Tepatnya di Desa Sukamakmur, masyarakat sudah mengetahui akan ada pelebaran jalan melalui dana APBD, namu sering terganjal kawasan hutan,” sebutnya.

Menanggapi hal itu itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Layari Sinukaban sangat menyesalkan perwakilan BPPJN II Medan, Dinas PUPR Deli Serdang yang tidak paham dan mengerti dengan usulan ICK serta masyarakat yang tergabung dalam Formanas.

“Jangan hanya mempelajari dan mendukung. Tapi tidak ada aksi nyata dari dinas PUPR Deli Serdang, kalau perlu buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Jika memang itu yang bermasalah, jangan hanya diam, buatkan suratnya. Ini pengalaman kami dulu saat pembangunan jalan Karo – Langkat, jadi Pemda Deli Serdang buatkan surat itu sebagai dasar untuk mendesak pusat, kalau perlu besok akan kita bawa ke Jakarta bersama tim,” tegasnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, yang perlu diketahui bersama soal isu pembangunan jalan alternatif Medan – Berastagi adalah ada beberapa aspek.

“Ada aspek KSPN dan ada aspek Mebidangro. Artinya kedua aspek yang saya sebutkan ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo,” imbuhnya.

Yang mana legislasinya sambung Terkelin, tertuang dalam Perpres no. 49 tahun 2016 tentang KSPN dan Perpres no. 62 tahun 2011 tentang Mebidangro. inilah isu yang harus di perhatikan dalam menjawab polemik pentingnya jalan alternatif Medan-Berastagi.

“Menilik kedua aspek ini mengisyaratkan betapa pentingnya faktor mendukung kemajuan KSPN dan Mebidangro. Dengan kata lain menunjukkan salah satu kabupaten seperti Karo ada didalam Peraturan Presiden RI. Jadi pertimbangan ini Kabupaten Karo salah satu sentra jalur bagian utara. Jadi mari kita perjuangkan bersama karena legislasi secara hukum sudah ada,” urainya.

Usai Rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan Dinas terkait sepakat melakukan penandatanganan bersama pada kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat tersebut berisi:

1. meminta kepada pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan-Berastagi.

2. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas dan Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan – berastagi.

3. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah dan perwakilan masyarakat serta DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan – Berastagi.
Turut hadir dalam rapat tersebut, para anggota komisi D DPRD provsu, staf ahli Pemkab Dairi, Kepala PUPR Deli Serdang, Bappeda Kota Madya Medan, Perwakilan BPPJN, Formanas dan asosiasi pedagang kota Medan. (Anita)

Loading...
Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.