Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Bupati Dan DPRD Jember Sepakat APBD 2020 Gunakan Perbup

Loading...

Jember- Polemik antara Bupati Jember Faida dengan pimpinan DPRD Jember menemui jalan keluar dalam mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa kemarin.

Mediasi yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori, itu menemukan kesepahaman soal aturan yang membolehkan instrumen hukum berupa peraturan kepala daerah untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kesepahaman tersebut juga menegaskan langkah hukum Bupati Faida dalam menyelamatkan anggaran pembangunan yang sangat diharapkan rakyat, dengan menerbitkan peraturan bupati itu.

Seperti diketahui, polemik eksekutif dengan legislatif di Jember akibat macetnya pembahasan APBD Jember tahun 2020 di DPRD Jember, hingga Faida menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan APBD Kabupaten Jember tahun 2020.

Usai pertemuan di Jakarta itu, Faida menjelaskan beberapa poin kesepahaman yang dibangun dalam forum yang dihadiri lengkap pimpinan DPRD Jember.

Kata dia, ada masalah persepsi yang berbeda-beda tentang APBD Kabupaten Jember yang menggunakan instrumen hukum Perkada.

“Tapi hari ini semuanya telah klir,” katanya tegas. Kemendagri memberikan pengarahan yang sangat jelas dan gamblang dalam pertemuan sejak pukul 10.00 hingga 17.20 WIB , ” terang Faida, Rabu (8/7).

Faida pun menegaskan kesepakatan itu soal pemahaman tentang APBD yang menggunakan payung hukum peraturan bupati.

Kesepakatan pemahaman itu pun dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani kedua pihak. “Kami sepakati bahwa persepsi itu sama,” tandas Faida.

Soal pemahaman yang disepakati, lebih jauh Faida menjelaskan, langkah yang ditempuhnya untuk menyelamatkan APBD Jember 2020.

Faida menjelaskan, apabila bupati dan DPRD tidak menyepakati APBD sampai 60 hari, maka bupati mengajukan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum penggunaan anggaran untuk membiayai keperluan pemerintahan setiap bulannya.

Di Kabupaten Jember, Faida mengajukan rancangan APBD 2020 pada 12 Desember 2019. Batas waktu pembahasannya jatuh pada 09 Maret 2020. Namun, sampai jatuh tempo, pembahasan di dewan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda usai.

Hal itu kemudian mendorong Faida untuk menerbitkan peraturan bupati tentang APBD Kabupaten Jember tahun 2020. Rancangan itu disampaikan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah.

Menurut Pasal 313 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, apabila dalam 30 hari sejak diajukan kepada gubernur belum mendapatkan pengesahan, maka bupati menetapkan APBD Jember tahun 2020 menggunakan peraturan bupati.

“Aturan (tentang perkada APBD) ini memang telah disiapkan pada keadaan-keadaan tertentu untuk memfasilitasi apabila di daerah ada masalah,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Faida memberikan apresiasi kepada Kemendagri karena berhasil memediasi eksekutif dengan legislatif Jember.

Perempuan yang pertama menjadi Bupati Jember ini juga mengucapkan terima kasih kepada Mendagri dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi forum konsultasi sekaligus mediasi.

Forum tersebut, bagi Faida memberikan penjelasan, arahan, dan petunjuk yang sangat jelas dan gamblang.

“Kami merasa didampingi dan difasilitasi. Kesepakatan hari ini tidak ada dalam paksaan, baik saya sebagai Bupati maupun DPRD,” tutur bupati yang terkenal dengan jargon Tegak Lurus ini.

“Hari ini tanda tangan dengan kesadaran penuh dan saya bersyukur, karena di negeri ini aturan-aturannya begitu lengkap,” imbuhnya.

Aturan yang dimaksud itu terkait kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan jalan keluar. “Sudah diantisipasi dengan perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat detil petunjuk teknisnya,” katanya.

Dilansir dari kemendagri.go.id, rapat fasilitasi untuk memediasi pihak DPRD Jember dengan Bupati Jember itu sendiri, dipimpin langsung Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Muhammad Hudori, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak H. Simanjuntak dan dihadiri Bupati Jember, Faida, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Itqon Syauqi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni. Usai rapat, Plt Sekjen Kemendagri mengungkapkan bahwa rapat mediasi kali ini, merupakan rapat terlama. Tapi ia bersyukur, Kemendagri  sudah menyelesaikan mediasi antara DPRD Jember dengan Bupati Jember

“Tadi ada beberapa saya kira persoalan-persoalan yang dibahas dan kami hadir dari Kemendagri memediasi lengkap dengan para Dirjen, kemudian juga ada Prof Dr Sylviana Murni beliau adalah Ketua Badan Akuntabilitas Publik dari

DPD RI, kemudian dari DPRD juga lengkap mulai dari Pak Ketua sampai Wakil Ketua DPRD dan juga ibu Bupati Jember juga hadir,” kata Hudori di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut Hudori dalam rapat tadi dibahas beberapa persoalan.  Pembahasam dimulai jam 10.00 sampai jam 17.20 WIB. Dirinya merasa senang, karena bisa menyelesaikan mediasi antara Bupati Jember dengan pimpinan DPRD Jember.

“Intinya nanti akan disampaikan Pak Ketua DPRD dan Ibu Bupati. kemudian nanti kalau ada tambahan dari Ibu Sylviaana. nanti disilahkan ditambahkan tapi intinya harapan kami dari Kemendagri persoalan ini kan sudah lama dan alhamdulillah dalam waktu yang saya sampaikan tadi cukup lama kita bahas lengkap. Jajaran kami dari Kemendagri lengkap dan  alhamdulillah bisa selesai dengan baik dan harapan kami mudah-mudahan  karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,  penyelenggara pemerintahan itu di daerah itu adalah DPRD dan Bupati,” tuturnya.

Jadi, kata dia, kata kuncinya itu pelayanan akan baik atau buruk  tergantung dari penyelenggara pemerintahan. Dan pemerintahan di daerah itu  adalah Bupati dan DPRD.

” Harapannya mudah-mudahan dengan selesainya persoalan ini harapan ke depan apa yang di cita-citakan untuk masyarakat Jember, terutama termasuk layanan publik dan seterusnya ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Di tempat yang sama, Sylviana Murni,  Ketua BAP DPD RI, mengapresiasi langkah Kemendagri yang responsif menyelesaikan persoalan antara DPRD dan Bupati Jember. Ia senang dan bangga,  akhirnya setelah dimediasi oleh Kemendagri, persoalan bisa selesai. Kedua pihak sepakat.  Bahkan kesepakatan telah ditanda tangani kedua belah pihak.

Mudah-mudahan ini menjadi pedoman untuk langkah-langkah selanjutnya. Sehingga kemesraan ini, harmonisasi antara DPRD dan Ibu Bupati Jember ini bisa betul-betul terlaksana bukan hanya diatas kertas, tetapi realisasinya sesuai dengan kesepakatan dan sesuai juga dengan  peraturan perundang-undangan yang harus kita pedomani,” ujarnya.

Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, juga menyatakan hal serupa. Dirinya mewakili pimpinan DPRD Jember,   berterima kasih kepada Mendagri yang dalam rapat diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri dan jajarannya. Apa yang dilakukan Kemendagri dengan memfasilitasi rapat mediasi, menunjukkan kemendagri tidak main-main dalam menegakkan aturan perundang-undangan. “Sama dengan harapan dengan Bupati Jember barusan, mudah-mudahan mediasi ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk masyarakat Jember ke depan,” ujarnya.(tahrir)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.