Berdalih Tambak Rakyat, Investor Gelap Menjamur di Sempadan Pantai Kepanjen

Jember, Nusantaraterkini.com-Berdalih bermitra dengan rakyat setempat, puluhan tambak udang tumbuh subur liar di sepanjang wilayah pantai Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, keberadaanya pun kini memantik persoalan warga. Senin, (08/02/21). 

Warga merasa resah, aktifitas tambak udang yang dilakukan baik secara perorangan (tambak rakyat ) maupun perusahaan (PT) di lokasi pantai Kepanjen dilakukan secara tidak profesional.

Dengan menjamurnya keberadaan tambak udang, nyatanya tidak membuat warga semakin sejahtera. Sebaliknya, warga justru menanggung derita. 

Persoalan yang timbul hingga memicu protes warga diantaranya, tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL), lokasi tambak berdiri di wilayah sempadan pantai, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility) kepada warga lingkungan sekitar sangat minim, hingga ke soal tenaga kerja tidak merekrut warga setempat.

Seperti disampaikan Ketua BPD Kepanjen, Mukhlas, saat menggelar pertemuan antara pengelola tambak dengan masyarakat di pendopo Desa, yang dihadiri oleh Muspika Gumukmas.Senin, (08/02/21).

“Kami ingin mengajak kepada investor kita duduk bersama, kita mencari titik temu, bagaimana caranya para pengusaha bisa merubah kebiasaan buruk yakni tidak merugikan lingkungan serta masyarakat, ” ujar Mukhlas.

Mukhlas mengungkapkan, berdasarkan laporan dari masyarakat yang Ia terima serta hasil investigasi lapangan ditemukan adanya sejumlah pelanggaran oleh pihak pengelola tambak.Yakni limbah tambak dibuang begitu saja ke tengah laut tanpa melalui proses pengolahan limbah atau IPAL, sehingga air limbah yang keluar tidak steril.

“Yang kami ketahui memang tidak ada IPAL. Kami melihat sendiri langsung dibuang langsung ke laut, ” katanya.

Selain itu, imbuhnya, keberadaan seratus hektar luas tambak udang paname yang berdiri di kawasan sempadan pantai dinilai melanggar aturan.Menurut Mukhlas, wilayah sempadan pantai seharusnya ditanami pepohonan untuk dijadikan pelindung ketika ada abrasi maupun pasang.

Atas temuan ini Mukhlas meyakini, pengelolaan tambak apabila langkahnya sudah salah otomatis perizinan juga salah dan hal itu patut dipertanyakan. Bagaimana aturan sebenarnya yang harus investor lakukan supaya tidak salah prosedur.

“Silahkan tetap lanjut, tapi harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab terkait perizinan, ” pungkas Mukhlas.

Sementara Yuli, selaku pihak pengusaha tambak, berkaitan dengan tata kelola budidaya tambak udang yang dilakukan di wilayah pantai Kepanjen, Ia berdalih hanya mitra dengan masyarakat setempat yang memiliki hak kelola, bukan membeli hak rakyat.

Yuli menerangkan, sifatnya hanya mitra dengan petambak rakyat.Terkait IPAL, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman sesama pengelola untuk secepatnya diupayakan IPAL, sehingga nanti tidak disalahkan lagi.

Perihal perekrutan tenaga kerja lokal Yuli menjelaskan, selama ini pihaknya sudah merekrut tenaga kerja lokal, namun sebatas tenaga harian saja.

“Karena gak mungkin untuk teknisinya kita menggunakan orang lokal. Karena tidak punya pengetahuan ke situ, ” jelas Yuli.

Plt Camat Gumukmas Nurul Mausuf SPd Msi, berharap permasalahan antara pengelola tambak dengan masyarakat bisa diselesaikan di tingkat Desa, agar ke belakang tidak ada masalah.

Nurul menambahkan, warga pemilik lahan dan pengelola kalau bisa didata secara resmi.Setidaknya Desa itu mengetahui luas lahan yang dikelola untuk tambak sehingga bisa dipantau.

“Kami berharap, pihak tambak nantinya ada semacam kontribusi ke desa maupun ke warga sekitar, ” kata Nurul. (Tahrir)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.