Wartawan Nusantaraterkini.com Terdaftar di Box Redaksi, Untuk Bergabung menjadi wartawan seluruh indonesia Hubungi : +62 822-8273-3432

Begini, Jawaban Bupati Malang Terhadap Rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2020

Loading...

Malang, Nusantara Terkini.com – Bupati Kabupaten Malang Drs. H.M. SANUSI, M.M secara langsung menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rabu (2/9/2020), terkait dengan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020

Secara garis besar, Sanusi atas nama Pemkab Malang telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Dikatanya, Bahwa dari hasil pembahasan sebelumnya untuk perangkaan Rancangan Perubahan APBD Ta 2020 Pendapatan daerah sebesar Rp.3.691.296.598.615,93 ada 3 sumber dan ada 2 sumber untuk kerangka belanja daerah.

“Pertama Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp509.891.681.933,93, Dana Perimbangan sebesar Rp2.249.739.180.814,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp931.665.735.868,00. Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.131.730.644.255,00 Rupiah dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.315.204.133.583,81 dan belanja langsung sebesar Rp1.816.526.510.671,19,” katanya.

Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Rabu (2/9/2020).

Menurutnya, ada defisit anggaran sebesar Rp440.434.045.639,07 dimana untuk membiayai defisit anggaran tersebut menggunakan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp458.434.045.639,07 sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00; Sehingga Pembiayaan Netto menjadi Rp440.434.045.639,07. Dengan adanya defisit anggaran sebesar Rp440.434.045.639,07 dan pembiayaan netto yang tersedia sebesar Rp440.434.045.639,07.

“Untuk SILPA tahun berjalan menjadi NIHIL,” ujarnya

Sanusi menegaskan bahwa PemKab Malang ditengah terpaan Pandemi COVID-19 tetap berupaya maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Sehingga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Melakukan upaya strategis
Dallam meningkatkan daya serap anggaran melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi Kabupaten Malang. Dan Tetap konsisten terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tukasnya.

Dalam menyikapi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang bermplikasi tidak langsung dari kondisi keuangan global dan nasional, Sanusi meminta kepada stockholder agar senantiasa mengembangkan kebijakan yang inovatif dan mencari terobosan untuk meningkatkan kualitas, serta kapasitas di berbagai sektor perekonomian, terutama pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

“Tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengelola anggaran secara bersih, efisien dan bertanggungjawab. Mengingat instrument APBD yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan manakala ditopang dengan kemampuan melaksanakan secara konsisten sesuai prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya.

Dari hasil persetujuan bersama ini, Ditambahkannya, secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Perubahan APBD pada sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2020.

“Dalam proses pembahasan tentunya banyak hal yang telah didiskusikan dengan cermat. Namun, demikian saya percaya bahwa hal tersebut semata-mata adalah merupakan koreksi positif dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif dan ekonomis,” ujarnya.

Ditambahkannya, Program-program yang telah tertuang dalam Perubahan APBD Ta 2020 bisa berjalan dengan lancar, Tercapai dan sukses.

“Diharapkan semua pihak bisa bekerjasama, ini semuanya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan melalui penyesuaian dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2019 yang harus dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat digunakan untuk membiayai Program Kegiatan tahun 2020.

Untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penyesuaian alokasi anggaran belanja karena adanya penambahan, pengurangan atau bergesernya belanja kegiatan pada Perangkat Daerah serta hasil analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program dan realisasi APBD Kabupaten Malang pada Semester Pertama Tahun 2020.

Berikut untuk Rekapitulasi Perangkaan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dari hasil Pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang.

PENDAPATAN
Target Pendapatan Daerah pada awal tahun 2020 sebesar 4 Trilyun 129 Milyar 883 Juta 907 Ribu 184 Rupiah 84 Sen, pada pembahasan Perubahan APBD disepakati Sebesar 3 Trilyun 691 Milyar 296 Juta 598 Ribu 615 Rupiah 93 Sen atau berkurang sebesar 10,62%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah pada awal tahun 2020 dianggarkan sebesar 715 Milyar 980 Juta 715 Ribu 184 Rupiah 84 Sen, pada Perubahan Anggaran ini turun sebesar 28,78% menjadi 509 Milyar 891 Juta 681 Ribu 933 Rupiah 93 Sen

Dana Perimbangan.
Penerimaan dari Dana Perimbangan ini pada awal tahun 2020 diperkirakan sebesar 2 Trilyun 498 Milyar 603 Juta 313 Ribu Rupiah. Pada perubahan APBD turun sebesar 9,96% menjadi 2 Trilyun 249 Milyar 739 Juta 180 Ribu 814 Rupiah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Terdapat Kenaikan sebesar 1,79% pada penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari 915 Milyar 299 Juta 879 Ribu Rupiah menjadi 931 Milyar 665 Juta 735 Ribu 868 Rupiah.

Belanja Daerah.
Belanja daerah di awal tahun 2020 untuk sebesar 4 Trilyun 402 Milyar 482 Juta 515 Ribu 721 Rupiah 52 Sen, terdapat penurunan sebesar 6,15% menjadi 4 Trilyun 131 Milyar 730 Juta 644 Ribu 255 Rupiah dengan rincian yaitu :

Belanja Tidak Langsung
Terdapat penurunan pada belanja tidak langsung dari awal tahun sebesar 2 Trilyun 407 Milyar 260 Juta 242 Ribu 944 Rupiah 02 Sen, turun sebesar 3,82% menjadi 2 Trilyun 315 Milyar 204 Juta 133 Ribu 583 Rupiah 81 Sen.

Belanja Langsung
Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 8,96% dari 1 Trilyun 995 Milyar 222 Juta 272 Ribu 777 Rupiah 50 Sen, menjadi 1 Trilyun 816 Milyar 526 Juta 510 Ribu 671 Rupiah 19 Sen

PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pada Penerimaan pembiayaan naik 59,96% dari awal tahun 2020 ssemula 286 Milyar 598 Juta 608 Ribu 536 Rupiah 68 Sen menjadi 458 Milyar 434 Juta 045 Ribu 639 Rupiah 07 Sen

Pengeluaran Pembiayaan
Pada pos Pengeluaran Pembiayaan naik 11,43% dari awal tahun 2020 semula 14 Milyar Rupiah menjadi sebesar 18 Milyar Rupiah
Pembiayaan Netto sebesar 440 Milyar 434 juta 045 Ribu 639 Rupiah 07 sen dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 0 Rupiah.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 tersebut diatas berdasarkan sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2020 diprediksi sebesar 5,60 % 5,81%, ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung penguatan perekonomian masyarakat.

Untuk tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,05 – 3,09 % dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak terhadap kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun terencana.

Sedangkan Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi sebesar 30 Triliun 616 Milyar 413 Juta 4 Ribu 362 Rupiah.

Jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,94 % – 9,54 %, melalui proggram/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.

Serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) diprediksi sebesar 3,20% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi. (Agus DC/adv)

Rekomendasi

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.