Bawaslu Sekadau Beberkan Hasil Pengawasan Di Sidang MK

Sekadau,Nusantaraterkini.com – Sidang perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 3/2/2021 menagendakan mendengarkan jawawaban termohon , Bawaslu , pihak terkait dan pengesahan alat bukti , sebagaimana dilansir dari youtube mk.ri pada Kamis(4/2/2021)

Bawaslu kabupaten Sekadau dalam sidang di MK membeberkan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai dugaan  pelanggaran dan kesalahan prosedure , sebagaimana didalilkan pemohon.

” Terkaitkat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di kecamatan Belitang Hilir dimana sampul D hasil KWK tidak tersegel ,telah ditangani Bawaslu dan diregister dengan temuan nomor 14, dan telah diteruskan ke KPU dengan surat Bawaslu Nomor 162 tanggal 23 Desember 2020. KPU telah memberikan sanksi  peringatan  tertulis pada tanggal 28 Desember 2020 ” beber Nur Soleh [ketua Bawaslu] Sekadau , sebagaimana dilansir dari youtube mkri .

Dugaan pelanggaran administrasi pemilu   di TPS 04 desa Senangak , kecamatan Nanga Taman dibeberkannya Panwas kecamatan  telah menindaklanjuti , diregister dengan laporan 02 , KPU sudah memberi sanksi pemberhentian dan tidak tidak dilibatkan di pemilihan berikutnya.

Di kecamatan Sekadau Hulu , TPS 05 Desa Perongkan dugaan pelanggaran diberhentikan karena dalam pembuktian KPPS telah membuat daftar hadir sesuai daftar pemilih.

Dugaan pelanggaran administrasi pemilu  di 24 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir , di desa Mungguk , Sungai Ringin , Seberang Kapuas , Peniti , Merapi .dikatakannya telah di tangani Bawaslu Sekadau.

” Terbukti hanya TPS 11 dan 12 desa Sungai Ringin , telah diberi sanksi tertulis oleh KPU Sekadau ” sambungnya.

Dugaan pelanggaran di TPS 03 Desa Sungai Kunyit telah ditangani diregister nomor 14 dan diteruskan ke KPU dengan nomor surat Bawaslu 154 tanggal 19 Desember 2020 , KPU telah memberi sanksi teguran tertulis kepada KPPS.

Dugaan pelanggaran Administrasi pemilu oleh PPK Belitang Hulu , Belitang Hilir , Nanga Taman , Nanga Mahap ,Bawaslu melalui surat nomor 001tanggal 7 Januari 2021 ke KPU.

” Ketua PPPK dan seluruh anggota telah diberi sanksi teguran lisan oleh KPU” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut dibeberkan , selama tahapan proses pemilihan pihaknya telah menangani 43 pelanggaran administrasi , dan keseluruhan  telah selesai sesuai prosedur dan perundang- undangan , tutupnya.(jr)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.