Bawa 5 Tuntutan, FPPM Gelar Aksi Demo di Depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar

NUSANTARATERKINI.COM, BLITAR – Puluhan masa yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (12/07/2023).

Kedatangan para peserta aksi di gedung legislatif itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dengan membentangkan poster para pengunjung rasa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tuntutan itu diantaranya, kaji ulang seluruh HGU perkebunan yang diduga bermasalah dan laksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Koordinator FPPM, Joko Agus Prasetyo dalam keterangan tertulisnya berharap agar 16 perusahaan perkebunan yang terdapat di Kabupaten Blitar segera melaksanakan segala aturan yang ada.

Menurutnya, dalam proses pengelolaan perkebunan pemerintah telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan perkebunan. Salah satunya adanya kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin berusaha di sektor perkebunan disarankan membangun kebun masyarakat (Plasma) seluas 20% dari luas lahan.

“Kewajiban lain yakni, wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status tanah, dan sebagainya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam aksi kali ini dari Kelompok Tani Rukun Santoso dan FPPM menyampaikan 5 tuntutan, pertama, segera laksanakan program kemitraan dengan masyarakat di PT Perkebunan dan Dagang Gambar dengan melibatkan masyarakat sekitar perkebunan.

Selanjutnya, kedua, laksanakan program kemitraan masyarakat di 16 perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, ketiga, segera evaluasi dan kaji ulang seluruh perijinan perkebunan di Kabupaten Blitar.

Keempat, cabut ijin perkebunan yang tidak mentaati dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku dan terakhir, laksanakan tata kelola perusahaan perkebunan secara transparan, bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.

“Itulah 5 tuntutan kami, dan harus ditindaklanjuti, apabila tuntuntan itu tidak segera dilaksanakan, maka kami akan terus mendesak pencabutan izin HGU-HGU yang tidak melaksanakan kewajiban dan berpotensi melanggar hukum dalam pengelolaannya,” imbuhnya.

Usai menyampaikan sejumlah tuntutannya, perwakilan dari pengunjuk rasa langsung ditemui dan melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar dengan mengundang pihak-pihak terkait. (Rd)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.