Terbit : 4 Desember, 2019 - Jam : 12:33

BAI Pertanyakan Tim TP4D di BIMTEK Pemerintahan Kampung

Loading...

ACEH TAMIANG – Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur pemerintah kampung se kabupaten Aceh Tamiang, Aceh yang dilaksanakan oleh LPPMI sebagai lembaga pelaksana, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (4/12/2019) menuai kritik tajam.

Kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintan Kampung, yang didanai oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 tersebut menggeret Institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kualasimpang turut andil dari bancakan ADD senilai miliaran rupiah tersebut. Sebagai pemateri.

Pihak Kejari dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejagung dalam statementnya mengatakan, membubarkan TP4D dan akan menindak jaksa yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Lalu apakah pembentukan TP4D masuk dalam kategori dalam pernyataan Kekagung?, “jawaban itu ada di Kejari,” tegas ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Badan Advokasi Indonesia (BAI), Aceh Tamiang; Sawaluddin, SH. Kepada nusantaraterkini.com.

Sawal menilai, kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintah Kampung tersebut, ada kesan menghamburkan uang negara, sementara outputnya tidak optimal.

Menurutnya, masing masing kampung memiliki permasalahan yang berbeda menurut kebutuhannya. “Saya kira ini bentuk pemaksaan kehendak pihak pihak tertentu,” katanya.

Apalagi ada indikasi, pihak tertentu menerima fee sebesar Rp.1 juta rupiah dari anggaran Rp.6 juta rupiah perdesa dalam kegiatan bimtek tersebut.

“Jika perdesanya dianggarkan dari ADD sebesar Rp.6 juta x 213 desa yang ikut, sama dengan Rp.1,278 miliar rupiah dana ADD yang digunakan untuk kegiatan tersebut,” jelas Sawal.

Sesuai surat undangan Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung No: 27/Btk.LPPMI/XI/2019, yang mengacu pada Instruksi Presiden No.7 Th 2015 tentang pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah dan menindaklanjuti pidato presiden pada HUT Bakti Adhyaksa ke 55 tanggal 22 Juli 2015 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menjaga dan mengawasi atau mengamankan kelancaran program pembangunan diwilayah Indonesia.

Kegiatan yang menghabiskan Dana hingga Milyaran Rupiah tersebut, dilaksanakan di Salah Satu Hotel berbintang selama 3 malam 4 hari, di Medan dan mengusung Materi,’Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa’.

Menyikapi hal itu; Sawal sangat kecewa terhadap kegiatan yang dinilai sebagai pemborosan keuangan Daerah tersebut, menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, semestinya mengkaji secara cermat usulan Kegiatan itu sebelum pelaksanaan.

“Kita sudah sama-sama tau, pada tanggal 30 November 2019 lalu, dengan tegas Jaksa Agung Republik Indonesia,ST Burhanuddin, telah membubarkan Tim TP4D dan TP4P Kejaksaan melalui Instruksi Jaksa Agung -RI No.7 Tahun 2019, dalam intruksi tersebut dikatakan agar Kejaksaan tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan pada tim TP4D,serta menginventarisasi dan memetakan potensi masalah dalam pelaksanaan kegiatan diwilayah hukumnya terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan 2019,”

Tujuannya agar Korp Adhyaksa itu kembali ke tupoksinya,dan tidak ada pengganti TP4 atau sejenisnya,tapi yang membuat bingung,kita tidak memahami tujuan dilaksanakan kegiatan itu?mereka mengusung tema TP4D, sementara TP4D saja sudah dibubarkan jauh sebelum Bimtek itu dilaksanakan.

“Sepanjang mereka ( Perangkat desa) amanah dan mengikuti aturan yang ada,tanpa didampingi TP4D juga Insya Allah kan ga ada Korupsi”.

Selain itu, sawal juga merasa Kaget dengan jumlah biaya yang dikenai kepada tiap tiap kepala mencapai 6 juta Rupiah,menurutnya, jumlah itu terlalu besar untuk sekedar mempelajari TP4D dan Penyusunan Produk Hukum Desa bersumber dari Dana Desa, kegiatan tersebut ditetapkan tiap kampung harus diwakili 2 sampai 4 orang, terdiri dari Datok penghulu, Sekdes, Kaur dan BPD, bayangkan saja, Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 213 Desa, tiap desa mengutus 2 sampai 4 Orang perwakilan sebagai peserta, per orang dikenai biaya 6 juta, diikuti 213 Desa se-Aceh Tamiang, merupakan biaya yang fantastis.

“Sayangnya,masyarakat kita jauh lebih membutuhkan dana tersebut, seyogyanya dana itu dapat digunakan untuk kepentingan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan Infrastruktur dan pemberdayaan usaha masyarakat,yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat itu sendiri”, pungkasnya. (Syawalauddin)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.