Bahas Samisake Dewan Kota Gelar Hearing Bersama Pemkot
NusantaraTerkini.Com – DPRD Kota Bengkulu gelar rapat dengar pendapat dengan Pemkot Bengkulu guna membahas lebih lanjut mengenai revisi Perda Samisake. Hadir dari pihak eksekutif, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Kabag Hukum Setda Kota dan Kemenkumham.
Pimpinan rapat dengar pendapat atau hearing Indra Sukma menjelaskan, rapat kali ini fokus pada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran penggunaan dana bergulir Samisake.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyebab kegagalan penyaluran dana bergulir, di Bengkulu ataupun secara keseluruhan Indonesia adalah lemahnya perda yang tidak memuat sanksi pidana.
“Bila kita mampu membuat perda yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap Lembaga Keuanggan Mikro (LKM) maka Bengkulu akan menjadi kota pertama di seluruh Indonesia yang memberikan sanksi pidana,” kata Indra Sukma.
Kendati demikian, spirit perda harus tetap melindungi masyarakat penerima manfaat Samisake. Apabila ada masyarakat yang usahanya gagal atau bankrut, masyarakat bisa mengajukan permohonan penghapusan hutang kepada pemerintah.
“Artinya yang mendapatkan sanksi pidana adalah LKM agar mereka tidak main-main dalam penyaluran dana bergulir Samisake, menghindari pemalsuan data atau ada LKM yang malah ikut menggunakan Samisake, sedangkan bagi masyarakat penerima harus diperlunak,” tandas Indra.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bengkulu Bahyudin Basrah menegaskan sebelumnya sudah menyampaikan empat rekomendasi kepada pemkot.
Yakni penyaluran Samisake sebelumnya harus diaudit oleh auditor independen. Lalu menyelesaikan pembentukan BLUD. Kemudian membuat rekening khusus pengembalian uang Samisake sesuai amanat undang-undang.
“Agar tidak ada implikasi hukum di masa-masa yang akan datang. Terakhir, pemkot harus memenuhi seluruh rekomendasi BPK,” ujar perwakilan rakyat yang akrab disapa Cik Bay ini. [NU001/ADV]
