Wartawan Nusantaraterkini Tertulis dalam box redaksi, Hati - Hati dengan Pihak yang mengatas Namakan Nusantaraterkini.com/Ayo Gabung, Menjadi Jurnalis Profesional, di Seluruh Indonesia, Kontak : 082279249494

Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara, Minta Pemerintah Tertibkan PT. JRP

NusantaraTerkini.Com, Labuhanbatu – Aktivis Minta Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu segera tertibkan Perkebunan Kelapasawit PT. Jong Rantau Plantation (PT. JRP) yang terletak di desa Sei Rakyat, Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang saat ini beroperasi tanpa izin lokasi penggunaan tanah.

Rantauprapat ,23/01/19. AKTIVIS Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara ( AMSU ) TM Sipahutar Mengatakan “Pada Tahun 2011 Bupati Kabupaten Labuhanbatu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 503.593/185/Ptnh/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Tenang Pemberian Izin Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jong Rantau Plantation yang Berkedudukan Di Medan dan Berkantor di Kompleks Merbau Mas Nomor 98-99 Jl. Merbau – Medan Untuk Tanah Se-luas ± 390,06 Ha. Yang terletak di Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

Yang mana izin tersebut hanya berdurasi selama tiga tahun yaitu 2011-2014, sehingga apabila Izin waktu izin tersebut habis sipemegang izin boleh memperpanjang dengan jangka waktu satu tahun apabila tanah tersebut sudah diperoleh mencapai 50% sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi

Namun fakta yang kita temui dilapangan saat izin lokasi tersebut habis waktunya pada tahun 2014, sipemegang izin ( PT JRP) tidak memperpanjang sesuai dengan peraturan mentri tersebut.

Dalam hal ini juga Pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan ( H. Zulkarnaen S.ip ) Menerbitkan Surat Nomor : 503/908/OCKTR/III/2016 tertanggal, 31 Oktober 2016, tentang : Pertimbangan Teknis.

Dengan memenuhi Ketentuan sebagai berikut, “Penyusunan dokumen ANDAL”Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkunan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL)”Penyusunan Analisa Dampak Lalulintas ( ANDALIN )”Mengenakan biaya dampak pembangunan ( DAVELOPMENT IMOACT FEE ) dan atau aturan di sin sentif lainnya.

Namun Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Menerbitkan Surat Perpanjangan Izin Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jong Rantau Plantation yang terletak di Desa Sei Rakyat Kecamatan Pani Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang mana perpanjangan izin ini akan habis waktunya pada 29 Januari 2019.

Berdasarkan hasil kajian tersebut kami aktivis AMSU mendesak pemkab labuhanbatu segera menertibkan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Jong Rantau Plantation yang terletak di Desa Sei Rakyar Kecamatan Pani Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan menindak tegas oknum pejabar yang menerbitkan izin Penggunaan Tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.(**)

Loading...

Loading...

Ruangan komen telah ditutup.