Aktivis : Surat Permohonan Bupati Madina Hanya Ingin Berharap Belas Kasih Istana Karena Jokowi-Ma’ruf Keok

Padangsidimpuan – Munculnya kepermukaan surat permohonan berhenti dari jabatan bupati yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal (Madina) H Dahlan Hasan Nasution  menjadi bahan perbincangan ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Tabagsel. Berbagai kalangan pun menilai surat permohonan Bupati Mandailing Natal itu ada kejanggalan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

“Sebagai putra daerah yang lahir di pesisir Pantai Barat Mandailing, saya sangat kecewa dengan sikap Bupati kami ini (H Dahlan Hasan Nasution). Saya hanya ingin mengingatkan, jabatan bupati itu amanah rakyat Mandailing Natal, bukan atas kehendak Jokowi. Kalau mau mundur, sampaikan kepada rakyat melalui perwakilannya di DPRD, bukan kepada Jokowi. Jangan sikit-sikit Jokowi, sikit-sikit Jokowi, ini negara hukum, regulasinya jelas,” kata aktivis pemerhati kinerja pemerintah Wirman Nasution, Senin (22/4/2019).

Ia menilai, Bupati Madina mempertontonkan seolah-olah hukum dan kekuasaan tersebut hanya berada ditangan presiden.

“Mekanisme pengunduran diri kepala daerah itu kan sudah jelas di UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kalau mau berhenti, ya harus melalui mekanisme, lewat sidang DPRD, bukan atas persetujuan presiden.” Ujarnya.

Menurut Wirman, surat permohonan berhenti dari jabatan bupati yang dibuat oleh Bupati Mandailing Natal H Dahlan Hasan Nasution itu, ada keterkaitannya dengan pemilu pilpres. Dimana kabarnya dikatakan Wirman, disaat masa kampanye, Bupati Madina menjanjikan suara petahana itu diatas 75% di Kabupaten Mandailing Natal.

Jelas, beliau (H Dahlan Hasan Nasution) hanya ingin berharap belas kasih istana karena Jokowi-Ma’ruf keok di Madina, sebelum pilpres kemarin kan kabarnya, Bupati Madina menjanjikan suara petahana itu diatas 75% di Madina.

Intinya saya melihat surat permohonan Bupati Madina itu hanya sebuah isyarat berharap belas kasihan istana, karena target yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Saya rasa Dahlan tanpa ada maksud ingin turun dari kursi Bupati Madina.” Tuturnya.

Wirman juga menyayangkan, sikap Bupati Madina yang membenturkan program pembangunan pemerintah yang berjalan di Kabupaten Mandailing Natal dengan pilihan masyarakat di pilpres.

“Jika bupati merasa kecewa karena itu, saya sangat sayangkan. Siapapun presidennya wajib memperhatikan pembangunan di daerah. Kalau soal pilihan, itu hak rakyat.” Pungkasnya. (Idham Siregar)

 

Rekomendasi
Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

You cannot copy content of this page