Ahli Hukum : Surat Keterangan Tanah Salim Kancil Melanggar Hukum

Nusantaraterkini.com (Surabaya) – Pengakuan Ike Nurila, putri almarhum Salim Kancil mengklaim mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT) atas 6 bidang lahan di tanah oloran yang dikeluarkan Kepala Desa (Kades) Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang mendapat tanggapan. Ahli Hukum Pidana Unair, Wayan Titip Sulaksana, Senin (22/2/2021) menegaskan SKT di tanah oloran tersebut tidak dapat menjadi bukti hak milik atas tanah. 

“Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menduduki strata titel tertinggi bukti atas kepemilikan tanah,” ujarnya.

Ditanya apakah terbitnya SKT yang dipegang keluarga Salim Kancil tersebut melanggar hukum, secara gamblang Wayan Titip Sulaksana menyebut termasuk pelanggaran hukum. Ia balik bertanya apa dasar hukum terbitnya SKT di tanah oloran yang merupakan tanah negara.

“Kalau Kades bisa menerbitkan SKT di tanah oloran bisa kaya mendadak. Saya juga mau jadi Kades kalau punya hak menerbitkan SKT di tanah oloran, karena pasti jadi juragan tanah,” sindirnya sambil tertawa lepas.

Hal senada juga dikatakan Ahli Hukum Pidana, Muara Hariandja, Senin (22/2/2021) menyatakan SKT yang diterbitkan Kades di tanah oloran bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah. Ia menjelaskan Kades hanya bisa mengeluarkan SKT kepada penggarap di lahan Tanah Kas Desa (SKD) sebagai bentuk pengakuan secara de facto (fakta) saja, bukan secara de jure (hukum). Disinggung apakah penerbitan SKT di tanah oloran melanggar hukum, Muara Hariandja menjawab diplomatis.

“Saya tidak berwenang berkomentar. Silahkan ditafsirkan sendiri saja,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Ike Nurila putri Salim Kancil belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan selular dan WhatsApp, Senin (22/2/2021), Ike Nurila belum tersambung, sehingga siapa Kades Selok Awar-Awar yang menerbitkan dan kapan SKT atas 6 bidang tanah garapannyat itu dibuat masih misterius.

Pasalnya, Kades Selok Awar-Awar, Didik Nurhandoko saat dikonfirmasi, Jumat (19/2/2021) mengaku tidak pernah menerbitkan SKT di atas lahan yang digarap keluarga Salim Kancil dan menyarankan awak media ini menghubungi Sekretaris Desa (Sekdes) Selok Awar-Awar, Badrus karena menurutnya mengetahui kronologis kejadiannya. Setali tiga uang, Sekdes Selok Awar-Awar, Badrus mengatakan kurang paham kalau terkait SKT yang diberikan kepada keluarga Salim Kancil tersebut.

“Dulu waktu menjabat sebagai Plt Kades Selok Awar-Awar, saya tidak mengeluarkan SKT,” ucap Badrus singkat, Minggu (21/2/2021).

Mantan Kades Selok Awar-Awar, Eko yang mengaku menjabat tahun 2018 – 2020 menegaskan tidak pernah menerbitkan SKT seperti yang diklaim Ike Nurila. Ia lantas bercerita di tahun 2019, dirinya didatangi pihak PT Lautan Udang Sejahtera Indonesia (LUIS) yang ingin membuka usaha tambak udang di Selok Awar-Awar. Kemudian dia berkoordinasi dengan Muspika Pasirian dan selanjutnya memfasilitasi pertemuan PT LUIS bersama para penggarap yang lahannya hendak digunakan PT LUIS.

“Waktu itu semua penggarap sepakat lahan garapan mereka digunakan PT LUIS dan diberi kompensasi. Kecuali keluarga Salim Kancil menolak untuk diberi kompensasi dengan alasan lahan garapannya akan dibuat konservasi. Kita hormati keputusan keluarga Salim Kancil, karena memang dari awal sudah kita tegaskan tidak ada paksaan,” ujarnya, Minggu (21/2/2021).

Ditanya soal status kepemilikan tanah yang dimiliki oleh penggarap lahan tersebut, Eko mengatakan tidak tahu. Ia hanya mengetahui tanah yang dikuasai para penggarap itu disebut tanah oloran. (Fajar Yudha Wardhana)

Rekomendasi

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.