Terbit : 28 Agustus, 2019 - Jam : 16:13

50 Anggota DPRD Kabupaten Tegal Masa Bakti 2019-2024 Resmi Dilantik

Loading...

Tegal – DPRD Kabupaten Tegal menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan dari 50 Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024, di Gedung DPRD. Rabu (28/8/2019).

Acara dihadiri langsung Bupati, Umi Azizah dan Wakilnya Sabilillah Ardie, Bsc, jajaran Forkompimda) lainnya, Ketua KPU Kabupaten, para Kepala OPD, Camat, Partai Politik, Ormas serta para insan perss.

Setelah pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dilakukan ucap sumpah dan janji para anggota terpilih yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri, acara dilanjutkan penandatanganan berita acara Pengucapan Sumpah, penyerahan SK, penyerahan Pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2019 kepada Pimpinan DPRD Sementara masa jabatan 2019-2024, Sambutan Ketua DPRD Sementara, sambutan Bupati, doa dan penutup. Sebagai acara tambahan yaitu pemberian ucapan selamat.

Ketua DPRD Kabupaten Tegal masa bhakti 2014-2019, Hj.Noviyatul Faroh, SIP, dalam sambutannya mengatakan pada hari ini keanggotan DPRD Kabupaten Tegal lama akan berakhir dan digantikan yang baru untuk masa bakti 2019-2024, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2019 April lalu.

“Kita bersyukur DPRD terpilih tahun 2019-2024 sudah dilantik, mudah-mudahan kedepan bisa membangun pola sinergi dengan eksekutif lebih baik lagi untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tegal,” ungkapnya kepada jurnalis Nusantara Terkini.Com.

Bupati, Umi Azizah mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD baru dan mengucapkan terima kasih kepada para anggota purna.

“Kita layak mengapresiasi kepada
semua pihak mulai dari tingkatan RT sampai Kabupaten yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Khususnya kepada KPU kabupaten Tegal yang tentunya telah berupaya secara maksimal agar seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 berjalan dengan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Lebih lanjut Umi menyampaikan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif merupakan hubungan kerja yang setara kedudukannya dan bersifat kemitraan. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah atau Perda, bekerja sama namun sesuai dengan fungsinya masing-masing dan saling mendukung atau menguatkan.

“Tantangan melayani masyarakat yang terus berkembang yang dihadapkan pada perkembangan global, menuntut terciptanya tata pemerintahan yang baik. Masyarakat berharap memperoleh pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya” pungkasnya. (Tgh/Red)

Rekomendasi

Ruangan komen telah ditutup.