Bermedia Bersama Rakyat

Masalah Portal, Komisi III DPRD Kota Dengar Pendapat dengan Pedagang PTM

NusantaraTerkini.com – Komisi III DPRD Kota Bengkulu bersama Dinas Perindustrian,  Perdagangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan dengar pendapat(hearing) dengan para pedagang Pasar Tradisional Modern (PTM) Pasar Minggu, pada 23 Mei 2017 lalu.

Hearing yang dilakuklan  tersebut membahas  adanya tuntutan para pedagang keberadaan portal parkir elektronik dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang bagi hasil antara pihak pengembang dan Pemerintah Kota Bengkulu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman

Menurut para pedagang, sejak dipasangnya portal parkir di kawasan PTM, omset penjualan mereka (pedagang-red) menurun drastis. Seperti yang diungkapkan Persatuan Pedagang Pasar Minggu Sudarmaji, para pedagang PTM  minta perhatian dari Pemkot dan anggota dewan.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu Melyan Sori yang  mendampingi pedagang dalam hearing tersebut,  minta MoU PTM dengan Pemkot dilakukan audit .

Kata Melyan, pasalnya, sudah 3 kali Walikota berganti atau lebih dari 1 dekade tidak ada 1 rupiah pun yang dibayarkan pihak pengelola PTM kepada Pemkot Bengkulu. Padahal berdasarkan MoU, pihak pengembang diwajibkan menyetor sebesar 30 persen dalam bentuk bagi hasil.

Menurut dia, aturan dari MoU ini bahwa pengembang memberikan 30 persen untuk pemerintah kota, sedangkan sisanya diambil pihak pengembang itu sendiri. “Bila ini tidak diindahkan berarti mereka sudah melanggar kesepakatan,” tegasnya.

Terkait masalah tersebut Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sudisman sangat menyayangkan masalah bagi hasil ini tak kunjung tuntas. Oleh karena itu, Sudisman  minta Ketua DPRD Kota segera menyurati Pemkot dan meminta BPK melakukan audit.

Sedangkan terkait tuntutan para pedagang PTM mencabut portal elektrik, Komisi III akan melakukan rapat internal, kemudian menentukan sikap apakah portal tersebut dicabut atau tidak. Karena jika dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir, terjadi peningkatan PAD sejak sistem elektronik diberlakukan.

Hearing Komisi III DPRD dengan Pedagang PTM, Disperindag dan BPKAD Kota Bengkulu menghasilkan 4 poin kesepakatan

Dijelaskan Sudisman, sebelum portal tersebut dibangun, PAD yang diterima Pemkot Bengkulu hanya Rp 2,1 juta. Tapi bulan pertama sistem portal diberlakukan, PAD yang dihasilkan naik hingga Rp 7,1 juta.

Adanya masalah portal parkir elektronik di PTM, katanya belum dapat disimpulkan bahwa itu merugikan pedagang. Akan tetapi bila mana nantinya itu dipandang meresahkan dan merugikan masyarakat terutama pedagang, maka portal harus dibongkar.

Dalam hearing tersebut  telah menghasilkan kesepakatan berupa 4 poin yang disepakati Komisi III, pedagang, Dinas Perindustrian dan Badan Pengelolaan Keuangan:

  1. Pemerintah Kota Bengkulu akan melakukan audit bersama BPK terkait pendapatan bagi hasil di PTM
    2. Menanyakan kepada pimpinan DPRD Kota Bengkulu sampai dimana revisi MoU PTM
    3. Komisi III DPRD Kota Bengkulu akan melakukan rapat internal membahas parkir portal PTM
    4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu akan menyampaikan data para pedagang Pasar Minggu .(adv)

Hearing Komisi III DPRD Kota Bengkulu dipimpin langsung Ketua Komisi Sudisman, didampingi Sekretaris Komisi Sutardi dan Anggota Komisi Suimi Fales

Hearing Komisi III DPRD dengan Pedagang PTM, Disperindag dan BPKAD Kota Bengkulu menghasilkan 4 poin kesepakatan

Perwakilan para pedagang PTM yang mengikuti hearing
Hearing Komisi III berlangsung tertib, mencari solusi atas tuntutan para pedagang
Masing-masing stakeholder diberikan kesempatan mengemukakan pendapat

- Advertisement -

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.