Bermedia Bersama Rakyat

Libatkan Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan bukan Penangukan kemiskinanNusantaraTerkini.Com, BENGKULU – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) melalui Staf ahli KPPA bidang penanggulangan kemiskinan, Siti Khadijah Nasution mengatakan partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan penting untuk mengontrol proses pengambilan keputusan dan pengelolaan.

 “Setiap proses penanggulangan kemiskinan akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila perempuan ikut andil. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan perlu perhatian, sebab dalam beberapa kesempatan laki-laki terlihat lebih dominan dibandingkan perempuan,” ujar Siti Khadijah Nasution.

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 dari BPS menunjukkan 14,97% rumah tangga dikepalai perempuan.  Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja.

Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyorot dari segi peran ganda yang dijalani perempuan (janda) yang menjadi kepala keluarga mengharuskannya menjadi pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, harus menjadi prioritas terdepan dalam program penanggulangan kemiskinan.

“Menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, tentunya berat. Oleh sebab itu pemerintah harus fokus untuk segera perangi kemiskinan dengan mendahulukan perempuan yang menjadi kepala keluarga,” ungkap Rohidin saat membuka Forum Analisis Kebijakan Staf Ahli KPP & PA di Aula Grage Horizon, Selasa(30/8)

Penanggulangan kemiskinan perempuan dan anak, harus terprogram dengan jelas agar tepat sasaran. Dengan membuat pelatihan keterampilan tentunya akan menunjang kehidupan masyarakat miskin menuju taraf hidup yang lebih baik.

“Program kemiskinan harus terdata dengan benar, agar mendapatkan masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga bantuan yang tersalurkan tidak mubazir dan pas untuk diterima. Selain itu, perlu proses pendampingan pelatihan untuk membuat usaha mandiri,” tutur Wagub yang pernah diusulkan menjadi Duta Kampanye Global He For She oleh Menteri PP&PA, Yohana Yembise itu.

Dalam data BPS Pusat, Provinsi Bengkulu masuk dalam posisi 6 se-Indonesia pada angka kemiskinan tertinggi tahun 2016 dengan presentase mencapai  17,16 persen. Kondisi umum yang dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk, dan sulitnya persediaan air bersih

- Advertisement -

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.